Beredar Hoaks Denda Tak Bermasker di Jateng, Ganjar: Mosok Lagi Pagebluk Aku Tegel
Ali Muntoha
Jumat, 17 Juli 2020 14:23:29
Yang aneh dari pesan berantai itu jika proses denda ini akan dilakukan menggunakan sistem e-tilang yang diakses via aplikasi Pikobar. Padahal, Pikobar merupakan kepanjangan dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat.
Gubernur Ganjar Pranowo pun angkat bicara mengenai hal ini, Jumat (17/7/2020). Ganjar memastikan jika pesan berantai tersebut adalah hoaks. Ganjar menyebut tidak akan tega memberikan denda kepada masyarakat yang sedang kesulitan ditengah Pandemi Covid-19.
"Kalau denda sebanyak itu ya
mosok aku tegel (masa aku tega).
Mosok lagi pagebluk seperti ini tega saya kasih denda kepada masyarakat," kata Ganjar.
Ganjar mengakui untuk menegakkan disiplin masyarakat, memang harus ada sanksinya. Namun apa sanksi yang akan diterapkan bagi masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan, hingga saat ini menurutnya masih didiskusikan. Menurut Ganjar, pengambilan keputusan untuk memberikan hukuman tidaklah mudah.
”Tentu saja, kondisi sosiologis masyarakat harus dipikirkan, meskipun tujuannya untuk menegakkan aturan terkait kedisiplinan dalam rangka protokol kesehatan,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan para kepala daerah terkait sanksi yang harus diberikan dalam rangka penegakan disiplin masyarakat. Ada yang mengusulkan
push up, ada juga yang mengusulkan membersihkan tempat umum.
Ganjar mengatakan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan para kepala daerah terkait sanksi yang harus diberikan dalam rangka penegakan disiplin masyarakat. Ada yang mengusulkan
push up, ada juga yang mengusulkan membersihkan tempat umum."Usulannya ya gitu-gitu. Meskipun pasti ada yang setuju dan ada yang tidak," ucapnya.Memberikan satu penalti demi tegaknya peraturan lanjut Ganjar memang harus. Namun tidak harus melulu dengan denda, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghukum."Saya lebih senang untuk mengedukasi dulu. Ya bupati, wali kota, kades, kelompok masyarakat, Jogo Tonggo secara pentahelik. Semua bergerak memberikan edukasi lebih dulu seoptimal mungkin. Itu menurut saya yang harus dilakukan saat ini," pungkasnya. (lhr) Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Semarang – Belakangan beredar pesan berantai tentang penerapan denda tilang sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu kepada warga Jateng yang kedapatan tak bermasker. Pesan berantai ini pun sempat membuat geger, lantaran dalam pesan itu ditulis jika keputusan itu berdasar intruksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Yang aneh dari pesan berantai itu jika proses denda ini akan dilakukan menggunakan sistem e-tilang yang diakses via aplikasi Pikobar. Padahal, Pikobar merupakan kepanjangan dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat.
Gubernur Ganjar Pranowo pun angkat bicara mengenai hal ini, Jumat (17/7/2020). Ganjar memastikan jika pesan berantai tersebut adalah hoaks. Ganjar menyebut tidak akan tega memberikan denda kepada masyarakat yang sedang kesulitan ditengah Pandemi Covid-19.
"Kalau denda sebanyak itu ya mosok aku tegel (masa aku tega). Mosok lagi pagebluk seperti ini tega saya kasih denda kepada masyarakat," kata Ganjar.
Ganjar mengakui untuk menegakkan disiplin masyarakat, memang harus ada sanksinya. Namun apa sanksi yang akan diterapkan bagi masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan, hingga saat ini menurutnya masih didiskusikan. Menurut Ganjar, pengambilan keputusan untuk memberikan hukuman tidaklah mudah.
”Tentu saja, kondisi sosiologis masyarakat harus dipikirkan, meskipun tujuannya untuk menegakkan aturan terkait kedisiplinan dalam rangka protokol kesehatan,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan para kepala daerah terkait sanksi yang harus diberikan dalam rangka penegakan disiplin masyarakat. Ada yang mengusulkan push up, ada juga yang mengusulkan membersihkan tempat umum.
"Usulannya ya gitu-gitu. Meskipun pasti ada yang setuju dan ada yang tidak," ucapnya.
Memberikan satu penalti demi tegaknya peraturan lanjut Ganjar memang harus. Namun tidak harus melulu dengan denda, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghukum.
"Saya lebih senang untuk mengedukasi dulu. Ya bupati, wali kota, kades, kelompok masyarakat, Jogo Tonggo secara pentahelik. Semua bergerak memberikan edukasi lebih dulu seoptimal mungkin. Itu menurut saya yang harus dilakukan saat ini," pungkasnya. (lhr)
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
