Muncul Desakan Lockdown, Ganjar Anggap Kebijakan Itu Bukan Tanpa Masalah
Ali Muntoha
Rabu, 27 Januari 2021 15:56:52
MURIANEWS, Semarang - Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai satu juta. Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan Covid-19 agar tidak bertambah parah.
Terbaru, seorang epidemolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan mekanisme
lockdown. Jika tidak bisa secara keseluruhan, Dicky meminta
lockdown dilakukan di seluruh Pulau Jawa.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi desakan itu. Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori
lockdown, namun belakangan kasus Covid-19 kembali muncul.
"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah
lockdown, gitu kan, tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," kata Ganjar, Rabu (27/1).
Ganjar menegaskan,
lockdown itu bukan tanpa masalah. Pernyataan mengenai
lockdown itu gampang diucapkan, akan tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan adanya kebijakan itu.
"Statemen
lockdown itu gampang. Harus
lockdown. Oke. Tapi kan turunanya kan banyak yang harus diselesaikan," ucapnya.
Memang banyak diskusi yang digelar soal
lockdown ini, mereka yang mengamini teori ini menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan
lockdown menjadi urusan pemerintah. Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu.
"Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau enggak bisa, ya kita ambil
grade yang kedua," tegasnya.
Hari ini lanjut Ganjar, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan.
Untuk itu, pihaknya sudah memerintahkan Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib.Ia mencontohkan, restoran, mal, pasar, rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif."Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," imbuhnya.Setelah itu lanjut dia adalah ketegasan. Makin tegas protokol kesehatan, menurutnya akan semakin baik.Pemerintah lanjut Ganjar sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah penerapan PPKM Jawa-Bali yang saat ini sedang berlangsung.Akan tetapi, PPKM saja lanjut Ganjar masih kurang. Harus ada dukungan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan alternatif agar mereka semua tetap bisa bekerja."Meski begitu, PPKM di Jawa Tengah ini memiliki dampak positif, saya berterimakasih pada seluruh Bupati/Wali Kota yang serentak melakukan PPKM ini. Itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh bupati/wali kota," pungkasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_204338" align="alignleft" width="1280"]

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (MURIANEWS/Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Semarang - Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai satu juta. Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan Covid-19 agar tidak bertambah parah.
Terbaru, seorang epidemolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan mekanisme
lockdown. Jika tidak bisa secara keseluruhan, Dicky meminta
lockdown dilakukan di seluruh Pulau Jawa.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi desakan itu. Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori
lockdown, namun belakangan kasus Covid-19 kembali muncul.
"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah
lockdown, gitu kan, tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," kata Ganjar, Rabu (27/1).
Ganjar menegaskan,
lockdown itu bukan tanpa masalah. Pernyataan mengenai
lockdown itu gampang diucapkan, akan tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan adanya kebijakan itu.
"Statemen
lockdown itu gampang. Harus
lockdown. Oke. Tapi kan turunanya kan banyak yang harus diselesaikan," ucapnya.
Memang banyak diskusi yang digelar soal
lockdown ini, mereka yang mengamini teori ini menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan
lockdown menjadi urusan pemerintah. Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu.
"Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau enggak bisa, ya kita ambil
grade yang kedua," tegasnya.
Hari ini lanjut Ganjar, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan.
Untuk itu, pihaknya sudah memerintahkan Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib.
Ia mencontohkan, restoran, mal, pasar, rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.
"Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," imbuhnya.
Setelah itu lanjut dia adalah ketegasan. Makin tegas protokol kesehatan, menurutnya akan semakin baik.
Pemerintah lanjut Ganjar sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah penerapan PPKM Jawa-Bali yang saat ini sedang berlangsung.
Akan tetapi, PPKM saja lanjut Ganjar masih kurang. Harus ada dukungan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan alternatif agar mereka semua tetap bisa bekerja.
"Meski begitu, PPKM di Jawa Tengah ini memiliki dampak positif, saya berterimakasih pada seluruh Bupati/Wali Kota yang serentak melakukan PPKM ini. Itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh bupati/wali kota," pungkasnya.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha