Pemprov Jateng Komitmen Bentuk Produk Hukum Selaras Pancasila
Ali Muntoha
Jumat, 15 Oktober 2021 19:45:02
MURIANEWS, Semarang – Segala produk hukum daerah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah Haerudin mengatakan, segala peraturan di Pemprov Jateng dalam pembentukannya harus sesuai nilai-nilai luhur dan tidak boleh bertolak-belakang dengan Pancasila.
Hal ini dikatakan dalam kegiatan "Diseminasi Nilai-nilai Pancasila terhadap Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah di Jateng" bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jumat (15/10/2021).
“Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat,” katanya.
Oleh karenanya, pihaknya menggelar acara tersebut untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi nilai-nilai Pancasila terhadap penyelarasan rancangan produk hukum di Jateng.
Sementara Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tajuddin mengatakan, jika nilai-nilai Pancasila belum mewarnai aturan-aturna hukum, maka berpotensi menimbulkan ketidakselarasan Pancasila dan konflik di masyarakat.
“Oleh karenanya, kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali kepada para perancang undang-undang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mencermati semua norma hukum yang dirumuskan,” ujarnya.
Suasana kegiatan Diseminasi Nilai-nilai Pancasila terhadap Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah di Jateng. (MURIANEWS/Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Semarang – Segala produk hukum daerah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah Haerudin mengatakan, segala peraturan di Pemprov Jateng dalam pembentukannya harus sesuai nilai-nilai luhur dan tidak boleh bertolak-belakang dengan Pancasila.
Hal ini dikatakan dalam kegiatan "Diseminasi Nilai-nilai Pancasila terhadap Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah di Jateng" bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jumat (15/10/2021).
“Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat,” katanya.
Oleh karenanya, pihaknya menggelar acara tersebut untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi nilai-nilai Pancasila terhadap penyelarasan rancangan produk hukum di Jateng.
Sementara Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tajuddin mengatakan, jika nilai-nilai Pancasila belum mewarnai aturan-aturna hukum, maka berpotensi menimbulkan ketidakselarasan Pancasila dan konflik di masyarakat.
“Oleh karenanya, kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali kepada para perancang undang-undang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mencermati semua norma hukum yang dirumuskan,” ujarnya.
Tujuan lainnya untuk menguatkan lagi ideologi Pancasila dan diwujudkan dalam tindakan nyata atau membumikan Pancasila.
“Jadi Pancasila tidak hanya dihafal dan diingat tapi juga diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat," jelasnya.
Tajuddin mengatakan tahun ini BPIP tengah melakukan analisis terhadap 30 produk hukum baik pusat maupun daerah. Pihaknya akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan produk hukum yang belum selaras dengan Pancasila.
"Dari 30 produk hukum yang sedang proses analisis BPIP, termasuk produk Jateng. Mudah-mudahan produk hukum Jateng sudah selaras semua dengan Pancasila," pungkasnya.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
