Stunting di Jateng Ditarget Turun jadi 14 Persen, Tim Percepatan Dibentuk
Ali Muntoha
Kamis, 19 Mei 2022 14:35:45
MURIANEWS, Semarang – Angka stunting atau kekerdilan di Provinsi Jawa Tengah ditarget turun menjadi 14 persen pada 2023. Pemprov Jateng dan BKKBN pun membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengejar target tersebut.
Tim ini tersebar di di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.
Angka stunting di Jateng saat ini mencapai 20.9 persen. Atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan TPPS segera tancap gas. Ia menyebut harus ada gerak cepat untuk melakukan pendataan dan intervensi.
"Yang pertama kali adalah mendata ibu hamil. Jateng sudah punya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kita cari kita assesment, kalau punya masalah (kesehatan) intervensi," kata Ganjar di sela pengukuhan TPPS tingkat Provinsi Jateng, Kamis (19/5/2022).
Baca: Cegah Stunting di Jepara, 2.739 Ribu Pendamping Keluarga DigerakkanIa menyebut, penanganan stunting di Jawa Tengah harus dilakukan menyeluruh. Bukan hanya pemerintah, tapi akademisi dan masyarakat bisa turut campur.
"Kita juga edukasi ke masyarakat. Kenapa itu tadi multisektor. Karena ada banyak yang bisa kita libatkan, kemudian ada intervensi gizi, kesejahteraan dan akses ke kesehatan," pungkas Ganjar
Sementara Kepala BKKBN Perwakilan Jateng Widwiono menyebut, TPPS ini terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, tim tersebut juga melibatkan kejaksaan, kepolisian dan tentara.
Selain TPPS, telah dibentuk pula Tim Pendamping Keluarga berjumlah 27. 931 orang.
Selain TPPS, telah dibentuk pula Tim Pendamping Keluarga berjumlah 27. 931 orang."Di lapangan nanti kita intervensi dari masing-masing stakeholder. Misal dari Dinkes memberikan makanan tambahan, obat penambah darah. Bisa juga dari DPU terkait dengan jambanisasi, akses air bersih," ujarnya.
Baca: Aturan Masker Dilonggarkan, Ganjar Ingatkan soal Proteksi DiriSelain itu, pihaknya juga melakukan pendataan terkait jumlah ibu hamil, calon pengantin dan anak usia dua tahun. Menurut data, ada sekitar 271 ribu calon pengantin dan sekitar 551 ribu wanita hamil di Jateng.Dengan data tersebut, pihaknya yang tergabung dalam TPPS akan mencari ibu hamil dan calon pengantin putri yang mengalami masalah kesehatan."Secara teori dari jumlah ibu hamil, 20 persen mengalami masalah kesehatan. Sementara calon pengantin putri 70 persen itu anemis (kekurangan sel darah merah) itu yang menyebabkan stunting. Kemudian, bayi kurang dari dua tahun diukur apakah perkembangannya sesuai," tuturnya.Terkait penurunan angka stunting Widwiono optimis dengan dukungan Pemprov Jateng bisa turun hingga 14 persen di 2023. Ia menyebut, dengan gerak sinergi, kasus stunting bisa ditekan dalam kurun dua tahun."Target pertahun 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting 20,9. Kalau kita target turun 3 persen per tahun, berarti akhir 2022 itu 17,4 persen. Dan di akhir 2023 itu 14 persen. Target pemerintah pusat itu 14 persen di 2024. Jadi jateng 14 persen 2023 maju setahun," pungkasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_290585" align="alignleft" width="1280"]

Gubernur Ganjar Pranowo saat pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Jateng. (MURIANEWS/Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Semarang – Angka stunting atau kekerdilan di Provinsi Jawa Tengah ditarget turun menjadi 14 persen pada 2023. Pemprov Jateng dan BKKBN pun membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengejar target tersebut.
Tim ini tersebar di di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.
Angka stunting di Jateng saat ini mencapai 20.9 persen. Atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan TPPS segera tancap gas. Ia menyebut harus ada gerak cepat untuk melakukan pendataan dan intervensi.
"Yang pertama kali adalah mendata ibu hamil. Jateng sudah punya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kita cari kita assesment, kalau punya masalah (kesehatan) intervensi," kata Ganjar di sela pengukuhan TPPS tingkat Provinsi Jateng, Kamis (19/5/2022).
Baca: Cegah Stunting di Jepara, 2.739 Ribu Pendamping Keluarga Digerakkan
Ia menyebut, penanganan stunting di Jawa Tengah harus dilakukan menyeluruh. Bukan hanya pemerintah, tapi akademisi dan masyarakat bisa turut campur.
"Kita juga edukasi ke masyarakat. Kenapa itu tadi multisektor. Karena ada banyak yang bisa kita libatkan, kemudian ada intervensi gizi, kesejahteraan dan akses ke kesehatan," pungkas Ganjar
Sementara Kepala BKKBN Perwakilan Jateng Widwiono menyebut, TPPS ini terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, tim tersebut juga melibatkan kejaksaan, kepolisian dan tentara.
Selain TPPS, telah dibentuk pula Tim Pendamping Keluarga berjumlah 27. 931 orang.
"Di lapangan nanti kita intervensi dari masing-masing stakeholder. Misal dari Dinkes memberikan makanan tambahan, obat penambah darah. Bisa juga dari DPU terkait dengan jambanisasi, akses air bersih," ujarnya.
Baca: Aturan Masker Dilonggarkan, Ganjar Ingatkan soal Proteksi Diri
Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan terkait jumlah ibu hamil, calon pengantin dan anak usia dua tahun. Menurut data, ada sekitar 271 ribu calon pengantin dan sekitar 551 ribu wanita hamil di Jateng.
Dengan data tersebut, pihaknya yang tergabung dalam TPPS akan mencari ibu hamil dan calon pengantin putri yang mengalami masalah kesehatan.
"Secara teori dari jumlah ibu hamil, 20 persen mengalami masalah kesehatan. Sementara calon pengantin putri 70 persen itu anemis (kekurangan sel darah merah) itu yang menyebabkan stunting. Kemudian, bayi kurang dari dua tahun diukur apakah perkembangannya sesuai," tuturnya.
Terkait penurunan angka stunting Widwiono optimis dengan dukungan Pemprov Jateng bisa turun hingga 14 persen di 2023. Ia menyebut, dengan gerak sinergi, kasus stunting bisa ditekan dalam kurun dua tahun.
"Target pertahun 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting 20,9. Kalau kita target turun 3 persen per tahun, berarti akhir 2022 itu 17,4 persen. Dan di akhir 2023 itu 14 persen. Target pemerintah pusat itu 14 persen di 2024. Jadi jateng 14 persen 2023 maju setahun," pungkasnya.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha