Cari Data di Pemprov Jateng Kini Diklaim Tak Lagi Menyebalkan

Murianews, Semarang – Pemprov Jateng mengembangkan program single data system (SDS) sebagai basis informasi dan data. Dengan sistem ini, diklaim tak akan ada lagi warga yang merasa dipersulit saat membutuhkan data dan informasi dari Pemprov Jateng. Sistem SDS ini diklaim menjadi basis data yang tersaji dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan valid. SDS ini dilaunching dalam KIP Jateng Award 2017 di Wisma Perdamaian, Jumat (24/11/2017) malam. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, sistem ini akan mengedukasi sekaligus mendorong perubahan dari yang terbiasa menyembunyikan sesuatu menjadi terbuka, dalam memberikan data dan informasi. “Adanya single data, berbagai data atau informasi bisa mudah didapat. Sehingga publik mengerti dan mendengar detak jantung di pemprov, dan segala aktivitas bisa diketahui masyarakat. Harapannya, ini wujud konkret dari apa yang disebut transparansi. Terbuka tapi tidak telanjang,” kata Ganjar. Ia mengakui, selama ini imej di masyarakat yang namanya mencari data di pemerintahan itu menyebalkan. Dinilai sulit, karena orang-orang kesulitan dalam mengakses data. Meski demikian, Ganjar menekankan agar validitas data yang disajikan harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, apabila data terbuka dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan valid, diharapkan mendorong perubahan luar biasa.  “Saya orang yang sangat senang membuka informasi yang sebenarnya, tidak perlu ditutupi. Jangan ada yang disembunyikan karena ini sekaligus mengedukasi masyarakat. Jangan takut diserang atau sebagainya,” pintanya. Mantan anggota DPR RI ini mencontohkan, program Kartu Tani yang diluncurkan Pemprov Jateng. Pada saat itu banyak yang tidak setuju karena dianggap repot dan sebagainya. Padahal bukan kartu semata yang dibagi melainkan petani dapat mengakses subsidi pupuk. Bahkan sekarang Kartu Tani diadopsi Presiden Joko Widodo untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. “Hanya satu yang saya sampaikan kepada presiden, bahwa dibalik Kartu Tani ada data detail petani. Mulai identitas petani, luasan lahan pertanian, komoditas yang ditanam, pupuk yang terpakai, serta kapan petani menanam, panen, dan menjual. Ini bukan sekadar kartu, tetapi single data petani,” bebernya. Selain itu, contoh keterbukaan data lainnya adalah mengenai penyediaan berbagai layanan kemudahan berinventasi di Jateng. Melalui data dan informasi yang disajikan instansi terkait baik maka calon investor mengetahui kabupaten dan kota mana saja yang siap menarik investor. “Pemkab dan pemkot menampilkan berbagai potensi daerah, serta beragam kemudahan berinvestasi. Sehingga para calon investor dapat membuka sendiri untuk mencari informasi tentang potensi suatu daerah,” kata alumnus UGM ini. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan kabupaten/kota penerima penghargaan tata kelola informasi publik tahun 2017. Badan publik pemerintahan kabupaten/kota kategori Cukup Informatif,  yaitu Pemkab Temanggung, Kota Semarang, Pemkab Banyumas, Wonogiri dan Rembang. Sedangkan Surakarta, Kabupaten Batang, dan Kudus masuk kategori Menuju Informatif. Serta dua kota, yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan mendapat penghargaan kategori Informatif. Editor : Ali Muntoha