Ganjar Sebut Politisi yang Sebar Hoaks Miskin Gagasan

Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, para politisi yang menyebar hoaks dalam berkampanye, merupakan politisi yang minim gagasan. Padahal menurut dia, banyak isu yang bisa diangkat untuk menarik simpati calon pemilih. Hal ini dikatakan Ganjar dalam Launching Pengawasan : Pemilu Bersih dan Bermartabat oleh Bawaslu Jateng, Senin (1/10/2018) malam di Hotel Patra Jasa Semarang. “Saya melihat tren kalau orang miskin gagasan yang ada adalah hoaks, marah," katanya. Ganjar mengatakan ada banyak persoalan masyarakat yang bisa diangkat untuk kampanye. Mulai dari dana desa, sampah, disabilitas, angka kematian ibu melahirkan dan lainnya. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, persoalan-persoalan yang dipaparkan Ganjar itu bisa dijadikan pemicu kampanye kreatif. Apalagi persoalan masyarakat itu merupakan hal-hal yang setiap hari bisa dilihat. "Sehingga mereka punya ide banyak, kreasi banyak, kaya akan gagasan sehingga pikiran mereka tidak lari ke bagaimana memenangkan secara paksa. Memenangkan paksa biasanya itu money politics," ujarnya. Kadang-kadang, lanjut Ganjar, masyarakat ingin sesuatu yang ditampilkan (politikus) ada faktor diferensial faktor pembeda. Faktor pembeda inilah yang menurut Ganjar menjadi penting untuk menentukan positioning setiap calon Oleh karenanya, Ganjar meminta para politikus yang berlaga di Jawa Tengah untuk gembira dan kreatif dalam menjalani kampanye. Hal tersebut untuk menekan indeks kerawanan pemilu di Jateng agar semakin kecil. Terlebih berkaca pada penyelenggaraan Pilgub Jateng beberapa bulan lalu yang terdapat beberapa kasus money politics, penggunaan isu SARA dan beberapa pelanggaran kampanye lain, menurut Ganjar, hal tersebut merupakan langkah pragmatis politikus karena takut kalah. Dalam acara tersebut hadir pula Anggota Bawaslu RI, Kapolda Jateng, pengurus partai politik, calon anggota DPD Jateng, LSM dan mahasiswa. Sementara itu, anggota Bawaslu RI, M Afifuddin menjelaskan saat ini indeks kerawanan pemilu di Jateng berada pada kisaran 48,50 persen. Indeks itu menunjukkan Jateng tidak masuk kategori rawan maupun tenang. "Ini buat early warning buat kita. Bukan untuk leyeh-leyeh ataupun tegang," terangnya. Selain itu, dia menekankan pada parpol agar terus berkoordinasi dengan Bawaslu, karena fokus Bawaslu pada pencegahan bukan penindakan. Karena kalau penindakan, kata Afifuddin, pasti ada pihak yang tidak puas dengan putusan. "Makanya kami menggandeng masyarakat untuk mengawasi. Mari kita terapkan keadilan pemilu bukan hukum pemilu. Agar pemilu ini bersih dan bermartabat," pungkasnya. Editor : Ali Muntoha