Dewan Desak Ponpes-Madrasah Harus Masuk Isu Utama
Murianews
Jumat, 21 Desember 2018 11:50:34
Murianews, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak Pemprov Jawa Tengah memasukkan soal pondok pesantren dan madrasah sebagai isu utama dalam pembangunan pendidikan di Jawa Tengah.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah Muh Zen Adv mengatakan, hal ini untuk menjawab problematika dan tantangan pendidikan di provinsi ini.
"FKPB sekali lagi perlu menyampaikan pentingnya mainstreaming lembaga pesantren dan madrasah untuk menjawab problematika dan tantangan pendidikan di Jawa Tengah," katanya.
Apalagi, menurut Zen, RPJMD juga mengakui bahwa di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti.
"Karena pesantren dan madrasalah lah satu-satunya lembaga pendidikan yang sejak pra-kemerdekaan dirancang untuk mendidik akhlakul karimah. Yang oleh pendidikan sekarang diberikan istilah sebagai materi budi pekerti guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa," jelas anggota Komisi E DPRD Jateng ini.
Muh Zen menambahkan, FPKB secara umum sepakat dengan Pemprov Jateng yang di RPJMD ini menyatakan bahwa permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.
Zen menambahkan, angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB maupun SMP/MTs/SMPLB baru mencapai 98,30 persen. Artinya capaian ini masih belum mencapai target MDGs dan pendidikan untuk semua (Education for All) sebesar 100% pada tahun 2015.
"Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK baru mencapai 67%, karenanya perlu ditingkatkan untuk mendukung program pendidikan menengah universal dan wajib belajar 12 tahun dengan target pada tahun 2018 sebesar 80%," tegasnya.
Sementara Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng M Hendri Wicaksono menambahkan, belum memasyarakatnya pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya.
Editor : Ali Muntoha
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah Muh Zen Adv mengatakan, hal ini untuk menjawab problematika dan tantangan pendidikan di provinsi ini.
"FKPB sekali lagi perlu menyampaikan pentingnya mainstreaming lembaga pesantren dan madrasah untuk menjawab problematika dan tantangan pendidikan di Jawa Tengah," katanya.
Apalagi, menurut Zen, RPJMD juga mengakui bahwa di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti.
"Karena pesantren dan madrasalah lah satu-satunya lembaga pendidikan yang sejak pra-kemerdekaan dirancang untuk mendidik akhlakul karimah. Yang oleh pendidikan sekarang diberikan istilah sebagai materi budi pekerti guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa," jelas anggota Komisi E DPRD Jateng ini.
Muh Zen menambahkan, FPKB secara umum sepakat dengan Pemprov Jateng yang di RPJMD ini menyatakan bahwa permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.
Zen menambahkan, angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB maupun SMP/MTs/SMPLB baru mencapai 98,30 persen. Artinya capaian ini masih belum mencapai target MDGs dan pendidikan untuk semua (Education for All) sebesar 100% pada tahun 2015.
"Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK baru mencapai 67%, karenanya perlu ditingkatkan untuk mendukung program pendidikan menengah universal dan wajib belajar 12 tahun dengan target pada tahun 2018 sebesar 80%," tegasnya.
Sementara Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng M Hendri Wicaksono menambahkan, belum memasyarakatnya pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya.
Editor : Ali Muntoha
