Gus Yasin Sebut Penanganan Kemiskinan Masih Jalan Sendiri-sendiri
Murianews
Sabtu, 26 Januari 2019 11:17:42
Kendala itu menurut dia, yakni penanganan kemiskinan di beberapa wilayah kabupaten dan kota masih jalan sendiri-sendiri, atau mengandalkan egonya masing-masing.
”Sehingga, untuk menekan angka kemiskinan lebih sulit terwujud dan tetap pada garis merah. Padahal, komitmen bersama sangat dibutuhkan, mulai bupati, sekda, camat, kepala desa, lurah sampai tingkat terendah RT/RW,” katanya.
Padahal menurut dia, program untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara keroyokan. Tak hanya mengandalkan pemerintah kabupaten/kota saja, tapi juga pemprov dan pemerintah pusat.
Salah satu daerah yang menjadi perhatiannya adalah Kabupaten Rembang. Kabupaten ini masih masuk dalam daftar garis merah kemiskinan di Jateng. Pada tahun 2018, Rembang tercatat berada pada posisi ke-7 termiskin di Jateng.
Diakui, untuk Kabupaten Rembang, perekonomian di wilayah tersebut sudah membaik. Industri pun mulai berkembang. Namun, pria yang akrab disapa Gus Yasin ini berharap pertumbuhan industri didorong untuk menyejahterakan masyarakat sekitar, tak hanya karyawan.Wagub mendorong pembentukan Satgas Pengawasan Kemiskinan. Satgas tersebut akan membantu pada kegiatan pendataan, koreksi, validasi dan verifikasi, yang dilakukan Januari sampai Februari ini.Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto menjelaskan, garis kemiskinan secara angka dan dinamika, Rembanng berada dalam posisi ke-7 se-Jateng pada 2018, sebelumnya menempati posisi ke-5 se-Jateng.Indeks kedalaman kemiskinan dari penghasilan masyarakat juga masih terjadi ketimpangan. "Warga Rembang itu masih suka diberi ikan ketimbang kail. Dari data yang diolah, ada rumah tangga paling miskin di Rembang, sebanyak 8.300 ada di Kecamatan Pamotan, Sedan, Sarang, Kragan dari total 14 kecamatan yang ada," jelasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang - Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen ada kendala yang muncul dalam proses pengentasan kemiskinan di provinsi ini. Terutama di daerah-daerah yang saat ini masuk dalam daftar merah.
Kendala itu menurut dia, yakni penanganan kemiskinan di beberapa wilayah kabupaten dan kota masih jalan sendiri-sendiri, atau mengandalkan egonya masing-masing.
”Sehingga, untuk menekan angka kemiskinan lebih sulit terwujud dan tetap pada garis merah. Padahal, komitmen bersama sangat dibutuhkan, mulai bupati, sekda, camat, kepala desa, lurah sampai tingkat terendah RT/RW,” katanya.
Padahal menurut dia, program untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara keroyokan. Tak hanya mengandalkan pemerintah kabupaten/kota saja, tapi juga pemprov dan pemerintah pusat.
Salah satu daerah yang menjadi perhatiannya adalah Kabupaten Rembang. Kabupaten ini masih masuk dalam daftar garis merah kemiskinan di Jateng. Pada tahun 2018, Rembang tercatat berada pada posisi ke-7 termiskin di Jateng.
Diakui, untuk Kabupaten Rembang, perekonomian di wilayah tersebut sudah membaik. Industri pun mulai berkembang. Namun, pria yang akrab disapa Gus Yasin ini berharap pertumbuhan industri didorong untuk menyejahterakan masyarakat sekitar, tak hanya karyawan.
Wagub mendorong pembentukan Satgas Pengawasan Kemiskinan. Satgas tersebut akan membantu pada kegiatan pendataan, koreksi, validasi dan verifikasi, yang dilakukan Januari sampai Februari ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto menjelaskan, garis kemiskinan secara angka dan dinamika, Rembanng berada dalam posisi ke-7 se-Jateng pada 2018, sebelumnya menempati posisi ke-5 se-Jateng.
Indeks kedalaman kemiskinan dari penghasilan masyarakat juga masih terjadi ketimpangan. "Warga Rembang itu masih suka diberi ikan ketimbang kail. Dari data yang diolah, ada rumah tangga paling miskin di Rembang, sebanyak 8.300 ada di Kecamatan Pamotan, Sedan, Sarang, Kragan dari total 14 kecamatan yang ada," jelasnya.
Editor : Ali Muntoha
