Korupsi Rp 74 M, Warga Malang Ditangkap

[caption id="attachment_236694" align="alignleft" width="1280"] Ilustrasi Korupsi. (beritagar.id/Kiagus Aulianshah)[/caption] MURIANEWS, Surabaya – Seorang warga Malang berinisial RDC (51) ditangkap diduga karena tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya terjadi kerugian negara sebesar Rp 74 miliar. Penangkapan dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). RDC ditangkap diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pembiayaan koperasi melalui BNI Syariah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim M Dhofir, menjelaskan, kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana terdapat kejanggalan pembiayaan BNI Syariah secara channeling kepada Pusat Koperasi Al Kamil Jatim dengan nilai total Rp 157,8 miliar. “Proses pencairan pembiayaan dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai ketentuan dan antara Agustus 2013 sampai dengan September 2015 telah dicairkan kurang lebih Rp 157.811.399.395. Dan saat ini kondisi pembiayaan mengalami macet,” kata Dhofir, dikutip dari CNN Indonesia (10/11/2021). Baca juga: Sistem Cegah Korupsi di Jateng Dipuji Ketua KPK Hingga Moeldoko Dhofir mengatakan pusat Koperasi Al Kamil Jatim ini didirikan pada 2009 sebagai koperasi sekunder. Koperasi ini memiliki anggota koperasi primer sebanyak 32 koperasi. Kemudian di Agustus 2013, koperasi ini melakukan kerja sama pembiayaan channeling dengan BNI Syariah, melalui BNI Syariah cabang Malang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No172 tertanggal 28 Agustus 2013. Pelaksanaan pembiayaan mendapatkan plafon seluruhnya sebesar Rp 120 miliar. Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim diketahui bernama IS. Dia dipilih dan diangkat tersangka RDC tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Demikian juga pengurus lainnya ditunjuk RDC tanpa ada RAT. “Tersangka RDC juga yang membentuk koperasi primer, salah satunya dengan cara merekayasa anggota yang sudah tidak aktif atau membentuk koperasi baru yang pengurusnya dia tunjuk sendiri,” ucapnya. Tersangka RDC, kata Dhofir, juga membuat seolah-olah koperasi memenuhi syarat pendirian untuk dijadikan koperasi primer anggota Puskopsyah sebagai koperasi sekunder penerima pembiayaan. Dari sinilah, penyidik mendapati ketidakberesan. Proses pembiayaan diduga dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai ketentuan. Hal ini berlangsung sejak Agustus 2013 sampai September 2015. “Antara bulan Agustus 2013 - September 2015 telah dicairkan kurang lebih Rp157.811.399.395 dan saat ini kondisi pembiayaan mengalami macet (kolek 5) dengan outstanding per 30 Desember 2017 sebesar Rp 74.802.192.616,” kata dia. Dalam perkara ini, Kejati Jatim sendiri telah melakukan penyidikan dan pemeriksaan 65 orang saksi, baik dari anggota koperasi, masyarakat umum maupun dari Bank BNI Syariah. Atas perkara ini, penyidik Kejati Jatim telah melakukan penahanan terhadap RDC berdasarkan Sprint 1434/M.5/Fd.1/11/2021 tanggal 9 November 2021. Dia ditahan setidaknya hingga 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Atas aksinya, RDC terancam dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) huruf ke-1 KUHP. “Untuk pelaku yang lain sedang proses pengembangan,” pungkas Dhofir.   Penulis: Zulkifli Fahmi Editor: Zulkifli Fahmi Sumber: CNN Indonesia