Baru Enam RPH di Jateng Kantongi NKV, Ternyata Ini Sebabnya
Murianews
Selasa, 11 Januari 2022 17:27:44
[caption id="attachment_215650" align="alignleft" width="725"]
Ilustrasi. Tim gabungan memeriksa daging yang dijual di Pasar Raya. (Istimewa/Humas Setda Kota Salatiga)[/caption]
MURIANEWS, Semarang - Plt Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Jawa Tengah Hariyanta Nugraha mengatakan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) masih sedikit.
Dari 90 RPH di Jateng bahkan baru enam RPH yang sudah punya NKV. Itu terjadi lantaran kondisinya yang belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala adalah soal keterbatasan anggaran.
"Untuk RPH itu kan sekarang kewenangannya ada di kabupaten/kota. Masalahnya adalah keterbatasan anggaran. Untuk membangun RPH standar bisa sampai Rp 13 miliar. Untuk skala kabupaten akan menjadi cukup sulit untuk dipenuhi," kata Hariyanta.
Hariyanta menilai, berdasar arahan wakil gubernur, RPH sangat mungkin melakukan peningkatan kualitas. Dia mengaku segera setelah mendapat arahan, langsung menggelar rapat bersama jajaran auditor NKV.
Menurut dia, tim auditor nantinya akan melakukan penghitungan kebutuhan saat melakukan pengunian NKV di RPH. Hal itu, dirasa akan membantu pihak pemerintah daerah mengetahui kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas RPH.
"Tadi sudah saya rapatkan, nanti saat ada pengujian NKV saya minta (kebutuhannya) dinominalkan. Misalkan kondisi eksisting dari RPH, misalkan kondisinya 80 persen, jadi kurang 20 persen kita akan coba hitungkan. Namun memang kondisinya pasti berbeda-beda," tambahnya.
Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Ilustrasi. Tim gabungan memeriksa daging yang dijual di Pasar Raya. (Istimewa/Humas Setda Kota Salatiga)[/caption]MURIANEWS, Semarang - Plt Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Jawa Tengah Hariyanta Nugraha mengatakan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) masih sedikit.
Dari 90 RPH di Jateng bahkan baru enam RPH yang sudah punya NKV. Itu terjadi lantaran kondisinya yang belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala adalah soal keterbatasan anggaran.
"Untuk RPH itu kan sekarang kewenangannya ada di kabupaten/kota. Masalahnya adalah keterbatasan anggaran. Untuk membangun RPH standar bisa sampai Rp 13 miliar. Untuk skala kabupaten akan menjadi cukup sulit untuk dipenuhi," kata Hariyanta.
Hariyanta menilai, berdasar arahan wakil gubernur, RPH sangat mungkin melakukan peningkatan kualitas. Dia mengaku segera setelah mendapat arahan, langsung menggelar rapat bersama jajaran auditor NKV.
Menurut dia, tim auditor nantinya akan melakukan penghitungan kebutuhan saat melakukan pengunian NKV di RPH. Hal itu, dirasa akan membantu pihak pemerintah daerah mengetahui kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas RPH.
"Tadi sudah saya rapatkan, nanti saat ada pengujian NKV saya minta (kebutuhannya) dinominalkan. Misalkan kondisi eksisting dari RPH, misalkan kondisinya 80 persen, jadi kurang 20 persen kita akan coba hitungkan. Namun memang kondisinya pasti berbeda-beda," tambahnya.
Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
