MURIANEWS, Semarang - Gerindra Jateng menyebut wacana penundaan pemilu membuat gaduh dan resah masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pemerintah diminta untuk fokus dalam program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid menyampaikan pemilu telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam pelaksanaannya pun sudah jelas. Maka konstitusi harus dihormati.
Menurut Wachid yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi VIII DPR RI ini meminta undang-undang jadi landasan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu di tanah air.
"Kalau kita tidak taat konstitusi, lalu siapa lagi? Tak perlu lah membuat gaduh di masa pandemi ini. Masyarakat masih susah, cari pekerjaan susah," ujar Wachid, Rabu, (2/3/2022)
Wachid menegaskan elit politik hendaknya juga mendukung program-program yang berupaya mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ilustrasi[/caption]
MURIANEWS, Semarang - Gerindra Jateng menyebut wacana penundaan pemilu membuat gaduh dan resah masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pemerintah diminta untuk fokus dalam program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid menyampaikan pemilu telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam pelaksanaannya pun sudah jelas. Maka konstitusi harus dihormati.
Menurut Wachid yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi VIII DPR RI ini meminta undang-undang jadi landasan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu di tanah air.
"Kalau kita tidak taat konstitusi, lalu siapa lagi? Tak perlu lah membuat gaduh di masa pandemi ini. Masyarakat masih susah, cari pekerjaan susah," ujar Wachid, Rabu, (2/3/2022)
Wachid menegaskan elit politik hendaknya juga mendukung program-program yang berupaya mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, tak perlu membuat gaduh. "Yang punya ide-ide seperti itu akan ditinggal pendukung. Bagi Gerindra, konstitusi harus dihormati, wajib dilaksanakan dan tak bisa ditawar," tandasnya.
Program-program pengentasan kemiskinan justru sangat ditunggu saat ini. Baik itu bantuan secara langsung atau dalam bentuk program peningkatan kompetensi.
Khusus untuk program atau pelatihan, hal itu akan menambah daya tahan bagi para pelaku ekonomi di tingkat menengah ke bawah. "Justru program-program ini yang dinantikan," ujarnya.
Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
