Kamis, 20 November 2025


MURIANEWS, Semarang – Kelangkaan minyak goreng yang terjadi hampir di semua daerah, termasuk Jawa Tengah (Jateng) ternyata membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan kritikan pedas ke pemerintah, khususnya ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Orang nomor satu di Jateng itu mengaku malu dengan langkanya minyak goreng di pasaran hingga membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan.

Baca: Mendag Janji Umumkan 3 Mafia Minyak Goreng Hari Ini Bersama Polri, Tapi Belum Ada Seorang pun yang Ditangkap

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat bertemu perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam forum High Level Meeting di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang, Selasa (22/3/2022).

”Mohon maaf pak, silakan disampaikan ke Pak Mendag (Menteri Perdagangan) atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” kata Ganjar seperti dikutip Solopos.com.

Dalam acara itu, perwakilan Kemendag, Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting, Isy Karim, turut hadir secara virtual.

Ganjar mengatakan, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Ia pun mengibaratkan kelangkaan minyak goreng sebagai tikus mati di lumbung padi lantaran Indonesia adalah produsen sawit terbesar.

”Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah, karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar Ganjar.

Baca: 30 Ton Minyak Goreng Curah di Toko Pati Ini Ludes dalam Waktu Sehari
Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, Ganjar mengatakan kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama.”Mohon maaf pak rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang,” ungkapnya.Ganjar mengusulkan Kemendag untuk mengatur perusahaan produsen minyak goreng. “Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk Merah Putih tidak mengambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu,” tegasnya.Baca: HET Minyak Goreng Dicabut, Ini Penjelasan KSPMenurut Ganjar, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya, adalah membebankan distribusi pada perusahaan.“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi? Yang mengawsi produsen sendiri, bukan dari kita. Mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat. Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp 14.000. Ini menurut saya penting,” tegasnya. Penulis: SupriyadiEditor: SupriyadiSumber: Solopos.com

Baca Juga

Komentar

Terpopuler