Datang ke Gubernuran, PPDI Pinang Ganjar Jadi Pembina

MURIANEWS, Semarang – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah meminta Ganjar Pranowo untuk menjadi pembina dalam menjalankan organisasi.

Mereka datang bersama puluhan anggota PPDI lainnya ke Kantor Gubernur atau Gubernuran, Rabu (15/12/2021) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

Meski begitu, untuk mengurangi kerumunan, hanya perwakilan saja yang bisa bertemu langsung dengan Ganjar di ruang rapat Gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng. Sementara sisanya, menunggu di lobi kantor.

Baca: Ganjar Tak Keberatan Jadi Pembina PPDI Jateng, Tapi Ini Syaratnya

"Kami datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai persoalan perangkat desa dengan pak Ganjar. Selain itu, kami juga secara khusus meminta pak Ganjar menjadi dewan pembina di organisasi PPDI," kata Sekjen PPDI, Sarjoko.

Sarjoko mengatakan, Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang paling peduli pada persoalan desa. Keberpihakan Ganjar pada kepala desa dan perangkat desa sangat kental selama ini.

"Makanya kami menginginkan beliau duduk sebagai pembina atau dewan penasihat PPDI. Kebetulan kami akan Munas pada 8 Januari nanti, kami harap beliau berkenan," ucapnya.

Baca: Njaweni, Ganjar Dapat Hadiah Keris Luk 9 dari Budayawan Surakarta

PPDI sendiri lanjut Sarjoko adalah organisasi perangkat desa yang tersebar di 17 provinsi dan 362 kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga, persoalan yang dihadapi cukup kompleks.

"Nah, pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," jelasnya.
"Nah, pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," jelasnya.Selain itu, dalam pertemuan tersebut Sarjoko juga meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa. Sebab, hal itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.Baca: Hakordia, Pelajar Jateng Dilantik Ganjar jadi Agen AntikorupsiMenurut Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, maka perangkat desa bisa langsung diberhentikan."Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.Baca: Ganjar Ajak Warga Jaga PantaiSarjoko senang karena keluhannya itu langsung ditanggapi Ganjar. Ganjar memerintahkan Dispermasdes untuk segera koordinasi dan medorong terbitnya nomor induk aparatur pemerintahan desa itu."Untuk Jateng tadi pak Ganjar bilang akan langsung dibuatkan. Kami berharap di seluruh Indonesia bisa. Kami akan koordinasikan dengan seluruh jajaran kami," pungkasnya. Reporter: SupriyadiEditor: Supriyadi