MURIANEWS, Semarang – Kenaikan harga bahan pokok yang melanda hampir semua daerah di Jawa Tengah mendapat tanggapan serius Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen.
Orang nomor dua di Jateng itu mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pusat supaya harga kebutuhan pokok bisa ditekan. Apalagi, ia menilai kenaikan harga bisa memicu peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.
“Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jateng, artinya nasional. Karena itu, kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun pusat. Supaya di bulan puasa ini, khususnya jelang Lebaran, harga komoditas yang ada bisa kita kendalikan,” kata Gus Yasin, sapaan wagub, Jumat (8/4/2022).
Ia menjelaskan ditambahkannya wilayah miskin ekstrem di Jateng oleh pemerintah pusat, juga perlu mendapat penanganan serius. Salah satu langkahnya, mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Program Satu OPD Satu Desa Dampingan masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, saya minta pemerintah kabupaten/ kota untuk mereplikasi dan memperbanyak program tersebut,” ungkapnya.
Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Bitingan, Kudus saat menyajikan dagangannya. (Dok MURIANEWS)[/caption]
MURIANEWS, Semarang – Kenaikan harga bahan pokok yang melanda hampir semua daerah di Jawa Tengah mendapat tanggapan serius Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen.
Orang nomor dua di Jateng itu mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pusat supaya harga kebutuhan pokok bisa ditekan. Apalagi, ia menilai kenaikan harga bisa memicu peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.
“Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jateng, artinya nasional. Karena itu, kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun pusat. Supaya di bulan puasa ini, khususnya jelang Lebaran, harga komoditas yang ada bisa kita kendalikan,” kata Gus Yasin, sapaan wagub, Jumat (8/4/2022).
Ia menjelaskan ditambahkannya wilayah miskin ekstrem di Jateng oleh pemerintah pusat, juga perlu mendapat penanganan serius. Salah satu langkahnya, mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Program Satu OPD Satu Desa Dampingan masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, saya minta pemerintah kabupaten/ kota untuk mereplikasi dan memperbanyak program tersebut,” ungkapnya.
Gus Yasin pun mengaku sudah melakukan rapat terkait program tersebut., ”Akan kita masifkan lagi gerakan gerakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah (program) OPD kita yang mendampingi satu desa. Dan itu sudah direplikasi oleh kawan kawan di kabupaten/kota. Sehingga akan lebih masif lagi,” terangnya.
Sebagai informasi Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.
Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 19 kabupaten/kota miskin ekstrem dalam surat tersebut. Selain Jateng, di Jawa Barat terdapat 17 kabupaten/kota, sedangkan sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Timur juga masuk prioritas.
Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
