Selama satu tahun ini, tercatat sudah ada 40 penghargaan bergengsi yang disabet Pemprov Jateng. Mulai dari juara umum top 99 pelayanan publik, pelaporan LHKPN terbaik dari KPK, WTP delapan kali dari BPK dan lainnya.
Meski demikian, Ganjar Pranowo mengaku puluhan penghargaan itu sama sekali tak berarti jika masih ada warga mengeluh.
“Penghargaan tidak berarti apa-apa jika rakyat masih mengeluh,” kata Ganjar, Rabu (4/9/2019).
Oleh karenanya, ia lebih memilih membanggakan capaian program yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di antaranya pemberian intensif bagi guru ngaji, ustaz dan pengurus pondok pesantren. Tercatat ada 171.131 orang di Jateng yang mendapat insentif ini. Program yang baru kali pertama ada di Jateng tersebut cukup membuat Ganjar puas.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku puas telah mampu mendorong ASN untuk taat membayar zakat. Ini bisa dilihat dengan kenaikan pengumpulan zakat ASN dari Baznas yang mencapai Rp 4,7 miliar perbulan.
Bahkan, capaian zakat itu tertinggi se-Indonesia. Pengelolaan dana zakat ini menurutnya mampu membantu menyejahterakan rakyat.
Karena dana zakat dari ASN itu dialokasikan untuk pendidikan, santunan anak yatim, pembangunan rumah ibadah dan renovasi rumah tak layak huni.
Karena dana zakat dari ASN itu dialokasikan untuk pendidikan, santunan anak yatim, pembangunan rumah ibadah dan renovasi rumah tak layak huni.”Tahun 2019 ini kita juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramah difabel. Minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda,” ujarnya.Selain itu, keberhasilan Pemprov Jateng yang merebut kembali lahan PRPP Semarang. Lahan seluas 273 hektare yang sempat dikuasai PT IPU itu berhasil direbut kembali melalui PK di Mahkamah Agung dan kini menjadi aset negara.Reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2014 juga banyak mendapat apresiasi. Satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi Kepala Biro, sebuah jabatan eselon dua. Juga kepala SMK Bawen menjadi kepala Dinas Pendidikan, melalui proses lelang jabatan.Ganjar juga diapresiasi karena sistem sistem akuntabilitas keuangan Pemprov Jateng berhasil menghemat anggaran Rp 1,2 triliun.Jika pembangunan rumah tidak layak huni hanya butuh Rp 10 juta per unit, hasil penghematan bisa digunakan untuk membangun 120.000 rumah warga miskin. (lhr) Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Semarang – Hampir satu tahun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen, memimpin Jawa Tengah. Tanggal 5 September 2019 mendatang, tepat satu tahun kepempinan mereka.
Selama satu tahun ini, tercatat sudah ada 40 penghargaan bergengsi yang disabet Pemprov Jateng. Mulai dari juara umum top 99 pelayanan publik, pelaporan LHKPN terbaik dari KPK, WTP delapan kali dari BPK dan lainnya.
Meski demikian, Ganjar Pranowo mengaku puluhan penghargaan itu sama sekali tak berarti jika masih ada warga mengeluh.
“Penghargaan tidak berarti apa-apa jika rakyat masih mengeluh,” kata Ganjar, Rabu (4/9/2019).
Oleh karenanya, ia lebih memilih membanggakan capaian program yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di antaranya pemberian intensif bagi guru ngaji, ustaz dan pengurus pondok pesantren. Tercatat ada 171.131 orang di Jateng yang mendapat insentif ini. Program yang baru kali pertama ada di Jateng tersebut cukup membuat Ganjar puas.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku puas telah mampu mendorong ASN untuk taat membayar zakat. Ini bisa dilihat dengan kenaikan pengumpulan zakat ASN dari Baznas yang mencapai Rp 4,7 miliar perbulan.
Bahkan, capaian zakat itu tertinggi se-Indonesia. Pengelolaan dana zakat ini menurutnya mampu membantu menyejahterakan rakyat.
Karena dana zakat dari ASN itu dialokasikan untuk pendidikan, santunan anak yatim, pembangunan rumah ibadah dan renovasi rumah tak layak huni.
”Tahun 2019 ini kita juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramah difabel. Minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda,” ujarnya.
Selain itu, keberhasilan Pemprov Jateng yang merebut kembali lahan PRPP Semarang. Lahan seluas 273 hektare yang sempat dikuasai PT IPU itu berhasil direbut kembali melalui PK di Mahkamah Agung dan kini menjadi aset negara.
Reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2014 juga banyak mendapat apresiasi. Satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi Kepala Biro, sebuah jabatan eselon dua. Juga kepala SMK Bawen menjadi kepala Dinas Pendidikan, melalui proses lelang jabatan.
Ganjar juga diapresiasi karena sistem sistem akuntabilitas keuangan Pemprov Jateng berhasil menghemat anggaran Rp 1,2 triliun.
Jika pembangunan rumah tidak layak huni hanya butuh Rp 10 juta per unit, hasil penghematan bisa digunakan untuk membangun 120.000 rumah warga miskin. (lhr)
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
