Satu daerah itu yakni Kabupaten Brebes. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memasang target kepada Pemkab Brebes.
“Tahun depan Brbes harus meraih predikat WTP dari BPK. Karena dari 35 kabupaten/kota di Jateng hanya Brebes yang belum WTP,” kata Ganjar.
Ia menyebut, Kabupaten Brebes harus didampingi sehingga pengelolaan keuangannya tak selalu mendapat predikat yang kurang baik.
Ganjar juga menyebut, jika wilayah yang luas dan banyak kompleksitas, tak bisa dijadikan alasan Brebes tidak WTP. Menurut Ganjar, semua lini harus didorong untuk daerah itu bergerak menjadi lebih baik.
"Brebes harus didorong pada nilai-nilai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta membangun sistem integritas yang baik. Saya minta Inspektorat mendampingi Brebes agar segera mendapat hasil positif," ujarnya.
Ia berharap Pemkab Brebes segera mengambil tindakan-tindakan. Termasuk mendorong dan membuat tim khusus untuk menangani masalah ini.
Target kepada Brebes agar tahun depan mendapat opini WTP dari BPK juga disampaikan dalam Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng di Hotel Best Western Sukoharjo, Rabu (9/10/2019).
Target kepada Brebes agar tahun depan mendapat opini WTP dari BPK juga disampaikan dalam Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng di Hotel Best Western Sukoharjo, Rabu (9/10/2019)."Mudah-mudahan ada dukungan dan kerja sama yang baik dari Brebes untuk mereka mau mendorong dan membuat tim khusus," pungkasnya.Sementara itu, Kepala Inspektorat Jateng Hendri Santosa menyatakan, pihaknya meluncurkan aplikasi e-Takon. Aplikasi itu dibuat khusus sebagai pemandu tentang pengelolaan pemerintahan, agar tidak terjadi penyimpangan itu dibuat untuk memudahkan daerah di Jateng mengelola pemerintahan."Aplikasi ini kami buat sebagai tempat konsultasi bagi daerah. serta para PNS mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Memang kami buat khusus untuk pegawai pemerintahan sebagai penunjang terwujudnya good government," terangnya.Hendri menyebut, dalam aplikasi tersebut, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Nantinya, dalam waktu 1x24 jam, keluhan dan konsultasi akan ditindaklanjuti. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Semarang – Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah menapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hanya satu daerah yang hingga saat ini belum mendapat opini tersebut.
Satu daerah itu yakni Kabupaten Brebes. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memasang target kepada Pemkab Brebes.
“Tahun depan Brbes harus meraih predikat WTP dari BPK. Karena dari 35 kabupaten/kota di Jateng hanya Brebes yang belum WTP,” kata Ganjar.
Ia menyebut, Kabupaten Brebes harus didampingi sehingga pengelolaan keuangannya tak selalu mendapat predikat yang kurang baik.
Ganjar juga menyebut, jika wilayah yang luas dan banyak kompleksitas, tak bisa dijadikan alasan Brebes tidak WTP. Menurut Ganjar, semua lini harus didorong untuk daerah itu bergerak menjadi lebih baik.
"Brebes harus didorong pada nilai-nilai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta membangun sistem integritas yang baik. Saya minta Inspektorat mendampingi Brebes agar segera mendapat hasil positif," ujarnya.
Ia berharap Pemkab Brebes segera mengambil tindakan-tindakan. Termasuk mendorong dan membuat tim khusus untuk menangani masalah ini.
Target kepada Brebes agar tahun depan mendapat opini WTP dari BPK juga disampaikan dalam Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng di Hotel Best Western Sukoharjo, Rabu (9/10/2019).
"Mudah-mudahan ada dukungan dan kerja sama yang baik dari Brebes untuk mereka mau mendorong dan membuat tim khusus," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Jateng Hendri Santosa menyatakan, pihaknya meluncurkan aplikasi e-Takon. Aplikasi itu dibuat khusus sebagai pemandu tentang pengelolaan pemerintahan, agar tidak terjadi penyimpangan itu dibuat untuk memudahkan daerah di Jateng mengelola pemerintahan.
"Aplikasi ini kami buat sebagai tempat konsultasi bagi daerah. serta para PNS mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Memang kami buat khusus untuk pegawai pemerintahan sebagai penunjang terwujudnya good government," terangnya.
Hendri menyebut, dalam aplikasi tersebut, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Nantinya, dalam waktu 1x24 jam, keluhan dan konsultasi akan ditindaklanjuti.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
