Ganjar juga menyebut sudah lama mengusulkan agar mekanisme distribusi elpiji bersubsidi dievaluasi. Pasalnya menurut dia, selama ini program subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini memang banyak tidak tepat sasaran.
"Kami sudah mengusulkan lama, kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali temui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen," kata Ganjar, Selasa (21/1/2020).
Menurut dia, penjualan gas melon dengan sistem terbuka, memang rentan penyalahgunaan. Karena orang bisa dengan mudah untuk membelinya.
Tulisan hanya untuk warga miskin yang ada dalam tabung gas melon, juga tidak dipedulikan. Karena perbedaan harga yang cukup besar antara yang bersubsidi dan yang tidak, maka orang akan tetap berburu yang paling murah.
"Sebab disperitas harga antara tabung gas subsidi dan nonsubsidi sangat tinggi. Selain itu, dengan cara menjualnya yang terbuka pasti tidak tepat sasarannya. Maka seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti berisiko," ujarnya.
Jika pemerintah ingin membenahi hal ini maka harus mengevaluasi soal distribusi. Ganjar mencontohkan tentang permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani.
Dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui Kartu Tani, permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi.
"Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar, karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya," tambah Ganjar.Disinggung tentang wacana penggantian subsidi berupa uang tunai, Ganjar menilai mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.Menurut dia, jika bantuan makanan, kesehatan, pendidikan atau elpiji akan diintegrasikan, maka bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan uang itu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.Ganjar menyebut, kesuksesan penyaluran bantuan kepada masyarakat tergantung pada data. Ia mengakui, pemeirntah sudah mempunyai data ini, sehingga sistemnya yang harus diperbaiki."Siapa sih yang sebenarnya harus menerima itu? Itu di tabung gasnya kan sudah ada tempelannya untuk orang miskin, maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan, katakan penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya. Paling gampang anggota PKH. Kalau kemudian penerima itu yang boleh tinggal menunjukkan saja identitasnya maka itu selesai," pungkasnya. (lhr) Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Semarang – Pemerintah pusat bakal menerapkan sistem distribusi elpiji 3 kg secara tertutup. Rencana ini mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, karena dinilai rawan kebocoran dan tak tepat sasaran.
Ganjar juga menyebut sudah lama mengusulkan agar mekanisme distribusi elpiji bersubsidi dievaluasi. Pasalnya menurut dia, selama ini program subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini memang banyak tidak tepat sasaran.
"Kami sudah mengusulkan lama, kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali temui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen," kata Ganjar, Selasa (21/1/2020).
Menurut dia, penjualan gas melon dengan sistem terbuka, memang rentan penyalahgunaan. Karena orang bisa dengan mudah untuk membelinya.
Tulisan hanya untuk warga miskin yang ada dalam tabung gas melon, juga tidak dipedulikan. Karena perbedaan harga yang cukup besar antara yang bersubsidi dan yang tidak, maka orang akan tetap berburu yang paling murah.
"Sebab disperitas harga antara tabung gas subsidi dan nonsubsidi sangat tinggi. Selain itu, dengan cara menjualnya yang terbuka pasti tidak tepat sasarannya. Maka seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti berisiko," ujarnya.
Jika pemerintah ingin membenahi hal ini maka harus mengevaluasi soal distribusi. Ganjar mencontohkan tentang permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani.
Dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui Kartu Tani, permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi.
"Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar, karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya," tambah Ganjar.
Disinggung tentang wacana penggantian subsidi berupa uang tunai, Ganjar menilai mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.
Menurut dia, jika bantuan makanan, kesehatan, pendidikan atau elpiji akan diintegrasikan, maka bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan uang itu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.
Ganjar menyebut, kesuksesan penyaluran bantuan kepada masyarakat tergantung pada data. Ia mengakui, pemeirntah sudah mempunyai data ini, sehingga sistemnya yang harus diperbaiki.
"Siapa sih yang sebenarnya harus menerima itu? Itu di tabung gasnya kan sudah ada tempelannya untuk orang miskin, maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan, katakan penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya. Paling gampang anggota PKH. Kalau kemudian penerima itu yang boleh tinggal menunjukkan saja identitasnya maka itu selesai," pungkasnya. (lhr)
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
