Disdikbud pun memerintahkan kepala SMA/SMK dan SLB negeri di Jateng untuk untuk memperketat proses validasi dan verifikasi data pendaftar. Proses ini akan berlangsung mulai Senin (22/6/2020) hingga Kamis (24/6/2020) mendatang.
Pendaftar yang kedapatan memasukkan data yang dipalsukan, diancam akan dikenai sanksi. Berupa dikeluarkan atau maka penerimaan calon siswa tersebut akan dibatalkan.
Meski demikian, ada cara supaya para pendaftar yang tak jujur itu tak dikenai sanksi. Kepala Disdikbud Jateng Jumeri mengatakan, cara tersebut yakni dengan
Ada sanksi jika nanti segera membatalkan pendaftarannya, yakni dengan memperbaiki kembali sesuai data yang ada untuk kemudian mendaftar kembali.
”Mereka yang melakukan perbaikan itu, tidak akan dikenai sanksi apapun. Namun apabila setelah pengumuman penerimaan dilakukan dan diketahui ada pelanggaran atau laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran dan bisa dibuktikan, maka penerimaan calon siswa tersebut akan dibatalkan,” katanya, Senin (22/6/2020).
Jumeri mengatakan, pihaknya sudah menerima banyak laporan dan aduan tentang adanya ketidakjujuran pengisian data dalam aplikasi PPDB. Baik nilai rapor, surat keterangan domisili, kartu keluarga (KK) dan sertifikat kejuaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.
"Menindaklanjuti aduan itu, saya memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah ketat dalam melakukan validasi dan verifikasi data yang masuk," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada masyarakat luas untuk membantu mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan.
Baca: Ada yang Nekat Nitip Masukin Anak dalam PPD ke Ganjar: Tetek Bengek AlasaneMenurutnya, integritas memang sangat ditekankan dalam proses penerimaan PPDB tahun ini. Sebab dengan mekanisme
online dan beberapa persyaratan yang khususkarena wabah Covid-19, ada potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga berkali-kali mengingatkan orang tua dan calon siswa untuk jujur dalam pengisian data PPDB. Intrgritas harus menjadi pondasi dalam proses PPDB tahun ini."Ketika mengisi data, harus sesuai kenyataan. Kalau tidak, meskipun calon siswa diterima dan dicek datanya salah, maka langsung kami coret," kata Ganjar.Ganjar juga mengingatkan agar orang tua siswa tidak menggunakan cara kolusi untuk mendaftarkan anaknya. Diakuinya, banyak orang tua yang menitipkan anaknya kepada Ganjar agar bisa masuk sekolah yang diinginkan."Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasannnya, intinya biar bagaimana caranya si anak bisa masuk. Jadi sebenarnya jangan seperti itu, kita harus mengedukasi anak-anak untuk jujur. Enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," pungkasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Semarang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah menyatakan mendapat laporan banyaknya keluhan tentang ketidakjujuran atau pemalsuan data dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.
Disdikbud pun memerintahkan kepala SMA/SMK dan SLB negeri di Jateng untuk untuk memperketat proses validasi dan verifikasi data pendaftar. Proses ini akan berlangsung mulai Senin (22/6/2020) hingga Kamis (24/6/2020) mendatang.
Pendaftar yang kedapatan memasukkan data yang dipalsukan, diancam akan dikenai sanksi. Berupa dikeluarkan atau maka penerimaan calon siswa tersebut akan dibatalkan.
Meski demikian, ada cara supaya para pendaftar yang tak jujur itu tak dikenai sanksi. Kepala Disdikbud Jateng Jumeri mengatakan, cara tersebut yakni dengan
Ada sanksi jika nanti segera membatalkan pendaftarannya, yakni dengan memperbaiki kembali sesuai data yang ada untuk kemudian mendaftar kembali.
”Mereka yang melakukan perbaikan itu, tidak akan dikenai sanksi apapun. Namun apabila setelah pengumuman penerimaan dilakukan dan diketahui ada pelanggaran atau laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran dan bisa dibuktikan, maka penerimaan calon siswa tersebut akan dibatalkan,” katanya, Senin (22/6/2020).
Jumeri mengatakan, pihaknya sudah menerima banyak laporan dan aduan tentang adanya ketidakjujuran pengisian data dalam aplikasi PPDB. Baik nilai rapor, surat keterangan domisili, kartu keluarga (KK) dan sertifikat kejuaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.
"Menindaklanjuti aduan itu, saya memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah ketat dalam melakukan validasi dan verifikasi data yang masuk," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada masyarakat luas untuk membantu mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan.
Baca: Ada yang Nekat Nitip Masukin Anak dalam PPD ke Ganjar: Tetek Bengek Alasane
Menurutnya, integritas memang sangat ditekankan dalam proses penerimaan PPDB tahun ini. Sebab dengan mekanisme
online dan beberapa persyaratan yang khususkarena wabah Covid-19, ada potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga berkali-kali mengingatkan orang tua dan calon siswa untuk jujur dalam pengisian data PPDB. Intrgritas harus menjadi pondasi dalam proses PPDB tahun ini.
"Ketika mengisi data, harus sesuai kenyataan. Kalau tidak, meskipun calon siswa diterima dan dicek datanya salah, maka langsung kami coret," kata Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan agar orang tua siswa tidak menggunakan cara kolusi untuk mendaftarkan anaknya. Diakuinya, banyak orang tua yang menitipkan anaknya kepada Ganjar agar bisa masuk sekolah yang diinginkan.
"Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasannnya, intinya biar bagaimana caranya si anak bisa masuk. Jadi sebenarnya jangan seperti itu, kita harus mengedukasi anak-anak untuk jujur. Enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," pungkasnya.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
