Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, dengan keputusan itu maka ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Menurutnya, pemerintah daerah (pemda), KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus bisa melakukan tidakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," kata Ganjar di kantornya, Selasa (22/9/2020).
Dengan dilanjutkannya proses pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.
"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," ujarnya.
KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung.
Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU-Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.
"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya.
"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya.
Baca: Ganjar Juga Minta Pilkada Serentak Ditunda, Penyebaran Corona Masih BerbahayaPara elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Mulai dari konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Ganjar tidak boleh lagi dilakukan."Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti channel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Semarang – Pemerintah pusat memastikan pilkada serentak yang akan digelar Desember 2020 tidak akan ditunda. Pelaksanaannya akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga bisa menekan peredaran Covid-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, dengan keputusan itu maka ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Menurutnya, pemerintah daerah (pemda), KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus bisa melakukan tidakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," kata Ganjar di kantornya, Selasa (22/9/2020).
Dengan dilanjutkannya proses pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.
"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," ujarnya.
KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung.
Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU-Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.
"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya.
Baca: Ganjar Juga Minta Pilkada Serentak Ditunda, Penyebaran Corona Masih Berbahaya
Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.
Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Mulai dari konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Ganjar tidak boleh lagi dilakukan.
"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti channel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
