840 Pejabat Dilantik, Ganjar Ancam Copot ASN Gabung HTI dan FPI

MURIANEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan mudah mencopot aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti berafiliasi dengan organisasi terlarang seperti PKI, HTI maupun FPI. Terlebih ASN telah melakukan penandatanganan pakta integritas untuk setiap pada Pancasila dan NKRI.

Hal ini dikatakan Ganjar di sela-sela pelantikan 840 pejabat fungsional Pemprov Jateng, Kamis (11/2/2021). Para pejabat yang dilantik juga menandatangani paka integritas.

“Bapak ibu sudah menandatangani pakta integritas. Di antaranya setia dan taat pada NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Kalau hari ini masih ada orang yang coba-coba itu (berafiliasi), maka dia sudah melanggar pakta integritas, melanggar komitmen. Sehingga kalau saya mau nyopot, sekarang bisa saya copot dengan gampang," katanya.

Ganjar juga mengingatkan seluruh ASN Pemprov Jateng perihal integritas dengan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ganjar mengatakan khusus korupsi dan gratifikasi, program penanggulangannya sudah berlangsung cukup lama dan berjalan baik.

"Maka kalau ada yang nekat hari ini, hanya satu saja jawabannya. Mesti tak copot. Ini saya ingatkan terus menerus agar semuanya bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas," ucapnya.

Salah satu pejabat fungsional yang dilantik, Muji Purnomo menegaskan akan berkomitmen. Mengingat sebagai ASN ketika sudah menandatangani pakta integritas, maka itu harga mati yang harus dilakukan.
Salah satu pejabat fungsional yang dilantik, Muji Purnomo menegaskan akan berkomitmen. Mengingat sebagai ASN ketika sudah menandatangani pakta integritas, maka itu harga mati yang harus dilakukan."Kami juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh negara, salah satunya menjauhi organisasi-organisasi terlarang yang menyebarkan paham-paham bertentangan dengan NKRI, pancasila dan UUD 1945," ucapnya.Larangan ASN berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melarang seluruh ASN berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang di Indonesia.Dalam SE Nomor 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada Senin (25/1/2021), beberapa organisasi terlarang itu di antaranya Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI). Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha