Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Semarang - Pemerintah Provinsi (Pempov) Jawa Tengah aplikasi Sistem Pelaporan Online Corporate Social Responsibility (Silap CSR), Selasa (2/3/2021).  Program ini diusung sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan

Aplikasi berbasis web ini akan memudahkan dalam memantau rencana kegiatan maupun pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, BUMN maupun BUMD.

Peresmian dilakukan Gubernuran Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rapat evaluasi Desa Dampingan tahun 2020 dan Koordinasi Rencana Pelaksanaan Desa Dampingan 2021.

Menurut Ganjar, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah sudah dilakukan melalui sejumlah program. Salah satunya adalah Desa Dampingan, Satu OPD Satu Desa. Untuk saat ini sudah dilakukan evaluasi terhadap program tersebut.

“Ini Pak Wagub sudah melakukan evaluasi untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan, karena ada Covid-19. Jadi ke depan gerakannya perlu dilebarkan,” ujarnya.

Gubernur meminta OPD untuk bisa menjembatani kerja sama pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan untuk turut membantu dalam penanganan kemiskinan.

“Untuk Dinsos menyiapkan data paling valid, komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai wapres. Dan prioritaskan mereka (desa) yang berada di paling bawah,” terangnya.
“Untuk Dinsos menyiapkan data paling valid, komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai wapres. Dan prioritaskan mereka (desa) yang berada di paling bawah,” terangnya.Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menuturkan bahwa evaluasi kali ini sebenarnya untuk merusmuskan lebih dalam terkait program pendampingan desa oleh OPD. Sebab, sejak tahun lalu, Covid-19 menjadi kendala utama.“Sebenarnya sudah ada penurunan, tapi karena pandemi Covid-19 ada kenaikan dari 750 desa menjadi 764, karena kondisinya seperti ini. Jadi, kita benar-benar assesment lagi,” tegas dia.Pihaknya berkomitmen akan menggenjot untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain pendampingan Satu OPD Satu Desa, juga melalui Silap CSR yang telah dilaunching.“Jadi aplikasi ini untuk memudahkan kita mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Bukan mengambil, tapi mengarahkan ada berapa nominal dan akan diarahkan ke bidang apa,” jelasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler