Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat memberikan sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di ruang Penjawi Kabupaten Pati, Kamis (14/3/2019).

"Kami mendorong angka kemiskinan di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Kami menargetkan 7,88 persen kemiskinan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2023 mendatang," jelasnya.

Ia menyebut, penurunan angka kemiskinan di Jateng tahun lalu memang tak begitu maksimal. Oleh karenanya dibutuhkan berbagai terobosan untuk menekan angka kemiskinan di provinsi ini.

"Maka dari itu program pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas pemerintah Jateng," jelasnya.

Lebih lanjut, saat pemerintah provinsi tengah melaksanakan program kroyokan. Program ini diklaim dapat mengentas kemiskinan di Jawa Tengah.

"Kita akan turun. Tiap OPD dan BUMD memiliki satu atau dua desa binaan. Sehingga kemiskinan dapat diatasi," ujarnya.

Baca : 745 Desa Miskin Jadi Binaan Dinas-dinas di Pemprov JatengSebelumnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga mengatakan hal yang sama. Ia menyatakan, seluruh OPD dan BUMD di Jateng akan dikerahkan untuk mendampingi desa-desa miskin di provinsi ini.Ada 745 desa yang menjadi target untuk pengentasan kemiskinan. Ratusan desa itu tersebar di 14 kabupaten yang masih masuk dalam zona merah kemiskinan di Jawa Tengah.Ganjar menyebut, jumlah warga miskin di provinsi ini tercatat masih sekitar 3,87 jiwa. Sehingga diperlukan upaya percepatan dan terobosan untuk menekan angka kemiskinan.”Seluruh OPD dan BUMD Pemprov kita arahkan untuk menggarap satu sektor di desa miskin agar pada 2023 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah hanya tersisa 7 persen,” kata Ganjar. Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler