Selain pemilihan struktur partai baru, dalam musda ini juga dibahas tentang persoalan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Terutama untuk mengkritisi kebijakan Undang-undang Pemilu yang baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, isu pilpres diangkat lantaran dianggap adanya ketidakadilan. Ia menyebut, meski masih dalam pengawasan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya mengaku UU Pilpres tersebut memiliki banyak kekurangan.
Ketua Badan Pembinaan, Organisasi, Keangotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menyebut, acuan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang masih mengacu pada hasil Pileg 2014.
Pasalnya, Pileg-Pilpres 2019 dilaksanakan ditanggal yang sama. Tak hanya itu, para partai baru pun akan dirugikan lantaran mutlak tidak bisa mengusung, termasuk partai lama yang memiliki potensi peningkatan suara dalam Pileg 2019.
"Soal pilpres masih terkendala karena undang-undang yang baru menyebut minimal prosentase suara dalam Pileg minimal suara 20 persen mencalonkan. Kalau saya inginnya semua partai bisa mencalonkan," katanya.
Ketidakadilan tersebut dianggap Partai Demokrat membendung potensi partai dan calon menjadi lebih sempit dan terbatas. "Demokrasi harusnya jangan membodohkan, tapi mencerdaskan masyarakat. Soal siapa calon dari Demokrat (untuk Pilpres) kami usahakan usung dari internal partai," paparnya.Partai Demokrat Jateng baru dua kali menggelar musda sejak 2005. Pada musda pertama, Sukawi Sutarip terpilih sebagai ketua. Beberapa kali musda direncanakan digelar, namun selalu batal."Karena perkembangan politik yang cukup tinggi, saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada April 2016, tujuannya biar fair," terangnya.pemilihan dalam Musda ke-II Demokrat Jateng menyebutkan akan dipilih oleh 37 suara. Suara tersebut berasal dari 35 DPC, satu DPD, dan satu DPP. "Kalau bisa siapa yang terpilih nanti melalui musyawarah mufakat," pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Setelah sekian lama tertunda-tunda, Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat, akhirnya digelar Jumat (15/9/2017) hari ini. Musda digelar di Hotel Patrajasa, dengan agenda pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jateng yang baru.
Selain pemilihan struktur partai baru, dalam musda ini juga dibahas tentang persoalan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Terutama untuk mengkritisi kebijakan Undang-undang Pemilu yang baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, isu pilpres diangkat lantaran dianggap adanya ketidakadilan. Ia menyebut, meski masih dalam pengawasan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya mengaku UU Pilpres tersebut memiliki banyak kekurangan.
Ketua Badan Pembinaan, Organisasi, Keangotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menyebut, acuan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang masih mengacu pada hasil Pileg 2014.
Pasalnya, Pileg-Pilpres 2019 dilaksanakan ditanggal yang sama. Tak hanya itu, para partai baru pun akan dirugikan lantaran mutlak tidak bisa mengusung, termasuk partai lama yang memiliki potensi peningkatan suara dalam Pileg 2019.
"Soal pilpres masih terkendala karena undang-undang yang baru menyebut minimal prosentase suara dalam Pileg minimal suara 20 persen mencalonkan. Kalau saya inginnya semua partai bisa mencalonkan," katanya.
Ketidakadilan tersebut dianggap Partai Demokrat membendung potensi partai dan calon menjadi lebih sempit dan terbatas. "Demokrasi harusnya jangan membodohkan, tapi mencerdaskan masyarakat. Soal siapa calon dari Demokrat (untuk Pilpres) kami usahakan usung dari internal partai," paparnya.
Partai Demokrat Jateng baru dua kali menggelar musda sejak 2005. Pada musda pertama, Sukawi Sutarip terpilih sebagai ketua. Beberapa kali musda direncanakan digelar, namun selalu batal.
"Karena perkembangan politik yang cukup tinggi, saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada April 2016, tujuannya biar fair," terangnya.
pemilihan dalam Musda ke-II Demokrat Jateng menyebutkan akan dipilih oleh 37 suara. Suara tersebut berasal dari 35 DPC, satu DPD, dan satu DPP. "Kalau bisa siapa yang terpilih nanti melalui musyawarah mufakat," pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
