Program Prona Banyak Keluhan Pungli, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng

Murianews, Semarang – Program Nasional Agraria (Prona) selama ini dikeluhkan lantaran banyak ditemui aksi pungutan liar (pungli). Pemprov Jateng tak mau praktik ini terus berlanjut, karena akan membebankan warga. Terlebih saat ini masih ada 10.750.658 bidang tanah di Jateng belum terdaftar. Jumlah itu setara 50,3 persen dari seluruh bidang tanah yang ada di provinsi ini. Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menyatakan, pemprov mendukung upaya percepatan program prona. Di antaranya dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 590/0002669 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Prona di Jawa Tengah. ”Dalam SE itu bupati diminta memfasilitasi pemerintah desa, untuk menyusun peraturan desa (perdes) yang mengatur pembiayaan sertifikasi prona yang akan dibebankan kepada pemohon,” katanya. Biaya prona yang diatur dalam perdes tersebut harus berdasarkan kesepakatan dari rembug desa. Biaya yang dikeluarkan warga untuk mengurus sertifikasi prona, tidak boleh melebihi ketentuan yang ada dalam perdes tersebut. "Bupati dan wali kota juga harus melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa sesuai kewenangannya," ujarnya. Heru mengungkapkan, penerbitan SE Gubernur Jateng itu didorong dari banyaknya kasus kepala desa yang terjerat kasus pungutan liar, karena meminta bayaran di pengurusan prona. Meski pemerintah telah menegaskan pengurusan prona gratis, tapi biaya tersebut ternyata dipakai untuk pengurusan patok. Editor : Ali Muntoha