Pasalnya, selama ini banyak GTT yang hanya mendapatkan honor jauh di bawah UMK. Syaiful, GTT SD asal Kudus mengaku, tiap bulan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 200 ribu. Honor itu diambilkan pihak sekolah melalui dana BOS.
Karenanya, ia rela mencari rezeki tambahan dengan menjadi tukang ojek.“Gajinya cuma Rp 200 ribu sampai sekarang tidak ada kenaikan. Jadi
nyambi ngojek,” katanya.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi dalam program dialog interaktif dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Studio TVRI Jateng, Senin (4/12/2017) mengatakan, Presiden telah merespon keluhan-keluhan GTT yang saat ini menerima upah atau honor jauh di bawah Kehidupan Hidup Layak (KHL).
“Pak Presiden sudah mengatakan permasalahan guru honorer dan kekurangan guru akan diselesaikan secara bertahap. Karena saat ini pemerintah masih fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Widadi mengatakan penyelesaian kekurangan guru akan dilakukan dengan sistem meritokrasi. Yaitu sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluas, tertinggal) dan guru yang berprestasi.
Selain itu, imbuhnya, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu. Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.
Baca : Ganjar Sewot dengan Pejabat Kemenpan Gara-gara Nasib GTTJohan Kurniadi, GTT dari Cilacap menyebut dengan kebijakan Presiden itu, ia bersama GTT lainnya masih punya harapan untuk bisa diangkat menjadi PNS. Namun jika tidak bisa diangkat mereka meminta minimal bisa mendapatkan honor sesuai dengan UMK.Johan meminta Gubernur Ganjar ikut mengawal agar pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Hari Guru Nasional tersebut dapat segera direalisasikan. Pasalnya, saat ini nasib GTT banyak yang tidak jelas. Bahkan ada yang hanya diberi honor sekitar Rp 200-400 ribu per bulan.“Saya minta Pak Ganjar juga ikut mengawal. Kalaupun tidak diangkat PNS, kami minta upah kami disesuaikan dengan UMK,” ujarnya.Sementara itu, Ganjar Pranowo memastikan akan menyampaikan keluhan para guru tersebut kepada Presiden.“Rabu (6/12/2017) besok saya akan bertemu Pak Presiden. Saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Sebenarnya tuntutan GTT ini tidak tinggi-tinggi, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai UMK,” pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Pemerintah didesak untuk memperhatikan nasib guru tidak tetap (GTT). Mereka meminta agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri, namun jika permintaan itu dianggap sulit, mereka menuntut agar diberi gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Pasalnya, selama ini banyak GTT yang hanya mendapatkan honor jauh di bawah UMK. Syaiful, GTT SD asal Kudus mengaku, tiap bulan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 200 ribu. Honor itu diambilkan pihak sekolah melalui dana BOS.
Karenanya, ia rela mencari rezeki tambahan dengan menjadi tukang ojek.“Gajinya cuma Rp 200 ribu sampai sekarang tidak ada kenaikan. Jadi
nyambi ngojek,” katanya.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi dalam program dialog interaktif dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Studio TVRI Jateng, Senin (4/12/2017) mengatakan, Presiden telah merespon keluhan-keluhan GTT yang saat ini menerima upah atau honor jauh di bawah Kehidupan Hidup Layak (KHL).
“Pak Presiden sudah mengatakan permasalahan guru honorer dan kekurangan guru akan diselesaikan secara bertahap. Karena saat ini pemerintah masih fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Widadi mengatakan penyelesaian kekurangan guru akan dilakukan dengan sistem meritokrasi. Yaitu sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluas, tertinggal) dan guru yang berprestasi.
Selain itu, imbuhnya, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu. Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.
Baca : Ganjar Sewot dengan Pejabat Kemenpan Gara-gara Nasib GTT
Johan Kurniadi, GTT dari Cilacap menyebut dengan kebijakan Presiden itu, ia bersama GTT lainnya masih punya harapan untuk bisa diangkat menjadi PNS. Namun jika tidak bisa diangkat mereka meminta minimal bisa mendapatkan honor sesuai dengan UMK.
Johan meminta Gubernur Ganjar ikut mengawal agar pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Hari Guru Nasional tersebut dapat segera direalisasikan. Pasalnya, saat ini nasib GTT banyak yang tidak jelas. Bahkan ada yang hanya diberi honor sekitar Rp 200-400 ribu per bulan.
“Saya minta Pak Ganjar juga ikut mengawal. Kalaupun tidak diangkat PNS, kami minta upah kami disesuaikan dengan UMK,” ujarnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo memastikan akan menyampaikan keluhan para guru tersebut kepada Presiden.
“Rabu (6/12/2017) besok saya akan bertemu Pak Presiden. Saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Sebenarnya tuntutan GTT ini tidak tinggi-tinggi, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai UMK,” pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
