Meski sudah banyak pemerintah daerah di Jateng yang memperoleh opini ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebut tetap masih ada potensi untuk korupsi. Ia menyebut, saat ini ruang-ruang tindak koruptif semakin mengikuti perkembangan zaman era digital.
Dia mencontohkan, untuk menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itupun masih terbuka celah untuk korupsi.
"Kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. E-katalog itu membantu, tapi sudah ada yang menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan. Maka jaga diri, spiritualitas, ingat keluarga," katanya.
Ini dikatakan Ganjar saat menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (31/10/2018) di Hotel Novotel Semarang.
”Peluang korupsi lainnya pada ranah izin, jualan jabatan, ngakali, bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan anggota DPRD. Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif," ujarnya.
Opini WTP diberikan berdasar pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target, yang semula berorientasi pada good government diubah menjadi clean clean government. Karena clean government lah yang diharapkan masyarakat saat ini."Kita harus belajar dan berbagai. Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia. Mau tidak kita melakukan itu? Satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki," katanya.Sebanyak 32 pemda di Jateng yang meraih opini WTP yakni, Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang. Kemudian Kabapaten Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal, Blora, Pemalang, Temanggung, Wonosobo.Lainnya yakni Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak, Kudus, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan Banyumas.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Pemprov Jawa Tengah dan 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski sudah banyak pemerintah daerah di Jateng yang memperoleh opini ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebut tetap masih ada potensi untuk korupsi. Ia menyebut, saat ini ruang-ruang tindak koruptif semakin mengikuti perkembangan zaman era digital.
Dia mencontohkan, untuk menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itupun masih terbuka celah untuk korupsi.
"Kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. E-katalog itu membantu, tapi sudah ada yang menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan. Maka jaga diri, spiritualitas, ingat keluarga," katanya.
Ini dikatakan Ganjar saat menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (31/10/2018) di Hotel Novotel Semarang.
”Peluang korupsi lainnya pada ranah izin, jualan jabatan, ngakali, bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan anggota DPRD. Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif," ujarnya.
Opini WTP diberikan berdasar pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target, yang semula berorientasi pada good government diubah menjadi clean clean government. Karena clean government lah yang diharapkan masyarakat saat ini.
"Kita harus belajar dan berbagai. Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia. Mau tidak kita melakukan itu? Satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki," katanya.
Sebanyak 32 pemda di Jateng yang meraih opini WTP yakni, Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang. Kemudian Kabapaten Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal, Blora, Pemalang, Temanggung, Wonosobo.
Lainnya yakni Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak, Kudus, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan Banyumas.
Editor : Ali Muntoha
