Ketua Komnasham Ahmad Taufan Damanik dalam Festival HAM di Wonosobo yang digelar Selasa (13/11/2018) sampai Kamis (15/11/2018). Ia menyebut, laporan pelanggaran HAM itu ditujukan untuk berbagai instansi, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah hingga korporasi.
Bahkan khusus kasus di korporasi, laporan didominasi persoalan sengketa lahan.
"Sebanyak 1500 laporan soal agraria. Saat ini ada 30 kabupaten kota yang bekerjasama dengan Komnasham, ini yang terus kita dorong harapannya semua daerah ada jalinan," katanya.
Ia mengatakan festival HAM yang digelar di Wonosobo ini mengusung tema ”Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas, Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”. Dia berharap pemenuhan dan perlindungan HAM akan menembus di seluruh sektor pemerintahan bahkan sampai di tingkat desa.
"Makanya kami memilih pendekatan HAM lewat seni budaya. Kami ingin menggambarkan HAM itu dimensi kehidupan sehari-hari, jadi bukan sesuatu yang dipikirkan secara kompleks," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pelaksanaan pemenuhan HAM di Jateng, terus meningkat dari berbagai sektor.
Ia mencontohkan, dari sektor ketenagakerjaan, Ganjar mengatakan upaya pemenuhan HAM oleh Pemprov Jateng adalah memberi hak untuk bekerja."Kita latih, kita kasih akses permodalan, hingga pendampingan. Soal nelayan, contoh kasus, perempuan Demak ingin di KTP nya ada status sebagai nelayan. Dan akhirnya bisa mendapatkan," terangnya.Hal-hal tersebut, kata Ganjar bisa berjalan di Jawa Tengah karena ruang-ruang dialog yang bagus. Selain itu juga karena informasi di Jawa Tengah sangat terbuka.Ganjar lantas memamerkan prestasinya yang berhasil mengantarkan Jateng sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik di Indonesia."Lima tahun saya memimpin masuk periode kedua ini setiap Musrenbang, selalu kita memberi kesempatan pertama untuk bertanya pada perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak. Ini cara kita memberi afirmasi kepada kelompok itu untuk menggunakan haknya terlebih dahulu," pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Wonosobo – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, selama tahun 2018 telah mendapatkan sebanyak 8 ribu laporan tentang pelanggaran HAM.
Ketua Komnasham Ahmad Taufan Damanik dalam Festival HAM di Wonosobo yang digelar Selasa (13/11/2018) sampai Kamis (15/11/2018). Ia menyebut, laporan pelanggaran HAM itu ditujukan untuk berbagai instansi, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah hingga korporasi.
Bahkan khusus kasus di korporasi, laporan didominasi persoalan sengketa lahan.
"Sebanyak 1500 laporan soal agraria. Saat ini ada 30 kabupaten kota yang bekerjasama dengan Komnasham, ini yang terus kita dorong harapannya semua daerah ada jalinan," katanya.
Ia mengatakan festival HAM yang digelar di Wonosobo ini mengusung tema ”Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas, Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”. Dia berharap pemenuhan dan perlindungan HAM akan menembus di seluruh sektor pemerintahan bahkan sampai di tingkat desa.
"Makanya kami memilih pendekatan HAM lewat seni budaya. Kami ingin menggambarkan HAM itu dimensi kehidupan sehari-hari, jadi bukan sesuatu yang dipikirkan secara kompleks," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pelaksanaan pemenuhan HAM di Jateng, terus meningkat dari berbagai sektor.
Ia mencontohkan, dari sektor ketenagakerjaan, Ganjar mengatakan upaya pemenuhan HAM oleh Pemprov Jateng adalah memberi hak untuk bekerja.
"Kita latih, kita kasih akses permodalan, hingga pendampingan. Soal nelayan, contoh kasus, perempuan Demak ingin di KTP nya ada status sebagai nelayan. Dan akhirnya bisa mendapatkan," terangnya.
Hal-hal tersebut, kata Ganjar bisa berjalan di Jawa Tengah karena ruang-ruang dialog yang bagus. Selain itu juga karena informasi di Jawa Tengah sangat terbuka.
Ganjar lantas memamerkan prestasinya yang berhasil mengantarkan Jateng sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik di Indonesia.
"Lima tahun saya memimpin masuk periode kedua ini setiap Musrenbang, selalu kita memberi kesempatan pertama untuk bertanya pada perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak. Ini cara kita memberi afirmasi kepada kelompok itu untuk menggunakan haknya terlebih dahulu," pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
