Rencananya, Ganjar akan melaporkan hal ini kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri, Senin (19/11/2018). Kebetulan hari ini Ganjar dijadwalkan mendapatkan penghargaan dari Menaker.
Rencana ini juga disampaikan Ganjar ketika menemui para buruh di Rumah Dinas Puri Gedeh, Minggu (18/11/2018) sore kemarin. Dalam pertemuan itu, para buruh membawa usulan kenaikan upah berdasarkan survei.
Sekretaris KSPN Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo mengatakan, buruh ingin memperjuangkan upah layak. Dia mengusulkan penetapan besaran UMK mendatang berdasar kebutuhan hidup layak (KHL), yang sudah disurvei pihak buruh sesuai daerah setempat.
"Kami tidak ingin gubernur nanti menggunakan formulasi di dalam PP 78. Karena, upah daerah yang sudah rendah akan jauh tertinggal dengan daerah lain. Jadi, kami ingin gubernur berani bersikap untuk buruh," katanya.
Heru menjelaskan, formulasi yang layak semestinya berdasar survei kebutuhan hidup layak bulan Desember 2018 ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dari penghitungan formulasi itu, kata Heru, diperoleh kenaikan upah rata-rata di Jawa Tengah 25 persen.
Dalam kesempatan itu Ganjar menyatakan sebenarnya penetapan UMK paling bagus memang berdasar survei. Jateng sendiri pernah memutuskan UMK berdasarkan survei bersama antara buruh, pengusaha, dan Pemprov Jateng."Mau diomongin apa tetep akurat. Saya terima kasih kalau sudah dihitungkan gini malah cukup membantu. Aku malah
ra melu ngitung. Saya ketemu menteri, saya sampaikan ini dari buruh," terang Ganjar.Saat itu juga Ganjar memutuskan akan bertemu menteri lebih awal sebelum pemberian penghargaan, agar bisa membicarakan usulan perwakilan buruh tersebut.Ganjar juga mengatakan telah menerima formula penghitungan upah dari buruh. Menurutnya formula tersebut sudah bagus, dilengkapi dengan rumus dan angka."Memang kekurangan dari formula ini adalah surveinya sendiri. Kalau ini surveinya dengan pengusaha, tentu sangat baik. Nah, survei itu ketika berhenti dia buat dengan regresi, sehingga perlu dikomunikasikan lagi ," tutur Ganjar.Namun apakah usulan itu diterima atau tidak oleh menteri, lanjutnya, Ganjar belum mengetahui. Menurutnya pada akhirnya keputusan UMK harus dibicarakan dengan pihak pengusaha.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan akan melaporkan keluhan para buruh tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang menggunakan PP Nomor 78 ke Menaker. Pasalnya, para buruh menginginkan UMK ditetapkan berdasar hasil survei KHL.
Rencananya, Ganjar akan melaporkan hal ini kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri, Senin (19/11/2018). Kebetulan hari ini Ganjar dijadwalkan mendapatkan penghargaan dari Menaker.
Rencana ini juga disampaikan Ganjar ketika menemui para buruh di Rumah Dinas Puri Gedeh, Minggu (18/11/2018) sore kemarin. Dalam pertemuan itu, para buruh membawa usulan kenaikan upah berdasarkan survei.
Sekretaris KSPN Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo mengatakan, buruh ingin memperjuangkan upah layak. Dia mengusulkan penetapan besaran UMK mendatang berdasar kebutuhan hidup layak (KHL), yang sudah disurvei pihak buruh sesuai daerah setempat.
"Kami tidak ingin gubernur nanti menggunakan formulasi di dalam PP 78. Karena, upah daerah yang sudah rendah akan jauh tertinggal dengan daerah lain. Jadi, kami ingin gubernur berani bersikap untuk buruh," katanya.
Heru menjelaskan, formulasi yang layak semestinya berdasar survei kebutuhan hidup layak bulan Desember 2018 ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dari penghitungan formulasi itu, kata Heru, diperoleh kenaikan upah rata-rata di Jawa Tengah 25 persen.
Dalam kesempatan itu Ganjar menyatakan sebenarnya penetapan UMK paling bagus memang berdasar survei. Jateng sendiri pernah memutuskan UMK berdasarkan survei bersama antara buruh, pengusaha, dan Pemprov Jateng.
"Mau diomongin apa tetep akurat. Saya terima kasih kalau sudah dihitungkan gini malah cukup membantu. Aku malah ra melu ngitung. Saya ketemu menteri, saya sampaikan ini dari buruh," terang Ganjar.
Saat itu juga Ganjar memutuskan akan bertemu menteri lebih awal sebelum pemberian penghargaan, agar bisa membicarakan usulan perwakilan buruh tersebut.
Ganjar juga mengatakan telah menerima formula penghitungan upah dari buruh. Menurutnya formula tersebut sudah bagus, dilengkapi dengan rumus dan angka.
"Memang kekurangan dari formula ini adalah surveinya sendiri. Kalau ini surveinya dengan pengusaha, tentu sangat baik. Nah, survei itu ketika berhenti dia buat dengan regresi, sehingga perlu dikomunikasikan lagi ," tutur Ganjar.
Namun apakah usulan itu diterima atau tidak oleh menteri, lanjutnya, Ganjar belum mengetahui. Menurutnya pada akhirnya keputusan UMK harus dibicarakan dengan pihak pengusaha.
Editor : Ali Muntoha
