Pasalnya, banyak pelajar yang nekat menggunakan sepeda motor meski tak mempunyai SIM, ataupun belum cukup umur untuk membuat SIM. Alasannya, tak ada akses transportasi umum dari desa ke sekolahnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan pihak kepolisian untuk melahirkan SIM khusus untuk pelajar. Ganjar mengatakan perlu ada solusi khusus bagi pengendara berstatus pelajar tersebut untuk meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.
"Kita sedang membicarakan itu, mensimulasikan karena banyak pelajar kita yang menggunakan kendaraan. Satu dari sisi aturan kalau belum 17 (tahun) kan nggak boleh. Fakta yang ada, mereka adalah menggunakan kendaraan untuk sekolah," katanya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat membuka focus grup discussion Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Road Safety dan Penegakan Hukum yang diselenggarakan Polda Jateng di Hotel Patra Jasa, Rabu (21/11/2018).
Dalam persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 untuk pemegang SIM kategori A, C dan D usia minimal adalah 17 tahun.
Menyikapi hal tersebut menurut Ganjar, pemerintah bisa hadir mengintervensi. Semisal dengan menghadirkan angkutan publik, misalnya bus sekolah. Atau meminta orangtua secara wajib mengantarkan anak masing-masing ke tempat mereka belajar."Atau kemudian secara psikologis diuji. Apakah sebenarnya usia anak-anak itu cukup untuk bisa mengendarai. Jangan-jangan tidak 17 (tahun), jangan-jangan 15 (tahun) sudah bisa (ikut uji SIM). Kalau itu iya, maka saya kemudian bicara, mungkin nggak? Simple aja," terangnya.Menanggapi hal itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri mengaku menerima dengan baik soal usulan SIM Pelajar dari Ganjar.Dalam beberapa waktu ke depan, Mantan Karoprovos Divpropam Polri itu bakal melakukan kajian terhadap gagasan tersebut."Karena memang persyaratan-persyaratan normatif itu memang sudah diatur. Tentu ada suatu kebijakan juga kalau memang pengkajian kita layak diberikan. Perlu pengkajian, kita respon," katanya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Dalam operasi lalu lintas yang digelar kepolisian, pelanggaran paling banyak salah satunya dari kalangan pelajar. Pelanggaran yang sering terjaring adalah masalah SIM.
Pasalnya, banyak pelajar yang nekat menggunakan sepeda motor meski tak mempunyai SIM, ataupun belum cukup umur untuk membuat SIM. Alasannya, tak ada akses transportasi umum dari desa ke sekolahnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan pihak kepolisian untuk melahirkan SIM khusus untuk pelajar. Ganjar mengatakan perlu ada solusi khusus bagi pengendara berstatus pelajar tersebut untuk meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.
"Kita sedang membicarakan itu, mensimulasikan karena banyak pelajar kita yang menggunakan kendaraan. Satu dari sisi aturan kalau belum 17 (tahun) kan nggak boleh. Fakta yang ada, mereka adalah menggunakan kendaraan untuk sekolah," katanya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat membuka focus grup discussion Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Road Safety dan Penegakan Hukum yang diselenggarakan Polda Jateng di Hotel Patra Jasa, Rabu (21/11/2018).
Dalam persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 untuk pemegang SIM kategori A, C dan D usia minimal adalah 17 tahun.
Menyikapi hal tersebut menurut Ganjar, pemerintah bisa hadir mengintervensi. Semisal dengan menghadirkan angkutan publik, misalnya bus sekolah. Atau meminta orangtua secara wajib mengantarkan anak masing-masing ke tempat mereka belajar.
"Atau kemudian secara psikologis diuji. Apakah sebenarnya usia anak-anak itu cukup untuk bisa mengendarai. Jangan-jangan tidak 17 (tahun), jangan-jangan 15 (tahun) sudah bisa (ikut uji SIM). Kalau itu iya, maka saya kemudian bicara, mungkin nggak? Simple aja," terangnya.
Menanggapi hal itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri mengaku menerima dengan baik soal usulan SIM Pelajar dari Ganjar.
Dalam beberapa waktu ke depan, Mantan Karoprovos Divpropam Polri itu bakal melakukan kajian terhadap gagasan tersebut.
"Karena memang persyaratan-persyaratan normatif itu memang sudah diatur. Tentu ada suatu kebijakan juga kalau memang pengkajian kita layak diberikan. Perlu pengkajian, kita respon," katanya.
Editor : Ali Muntoha
