Pasalnya, wilayah Jawa Tengah merupakan gudangnya bencana alam. Sebagai kerawanan bencana ada di provinsi ini, mulai dari banjir, longosor, puting beliung, hingga potensi terjadinya tsunami di wilayah selatan Jateng.
Berdasarkan perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2018 ini, sejumlah wilayah di Jateng masuk kategori kelas risiko tinggi bencana. Beberapa daerah itu adalah Cilacap dan Purworejo, yang menempati urutan pertama dan kedua dari 35 kabupaten/kota di Jateng.
Selain itu, Purworejo juga menempati urutan ke 18 dari 496 kabupaten/kota se-Indonesia dengan skor 215 dan masuk kategori kelas risiko tinggi.
Desakan itu muncul dari Anggota Komisi E DPRD Jateng, Jamaluddin, Senin (31/12/2018).
“Belajar dari peristiwa tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu, sudah semestinya pemerintah mengantisipasi bencana, melakukan langkah mitigasi secara komprehensif,” katanya.
Hal itu wajib dilakukan mengingat berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jateng yang disebut supermarket bencana ini diprediksi akan bencana hidrometereologi. Yakni banjir, longsor, dan puting beliung yang mendominasi di Jateng pada tahun 2019.
“Kondisi di Jawa Tengah dikepung potensi bencana sehingga masyarakat harus waspada. Sebagai contoh, wilayah selatan Jawa Tengah rawan gempa bumi dan berpotensi tsunami. Sedangkan, wilayah tengah rawan longsor dan utara rawan banjir rob,” kata politikus PKS ini.
Dengan prediksi puncak musim hujan terjadi pada Januari-Februari 2019, Jamal menekankan perlunya langkah mitigasi bencana secara komprehensif harus terus di upayakan oleh Pemprov Jateng.“Di antara upaya untuk mengurangi risiko bencana ini di antaranya, pemasangan alat pendeteksi bencana atau early warning system (EWS), pembuatan bangunan tahan gempa harus di maksimalkan di daerah-daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, gelombang tsunami dan sebagainya,”ungkap dia.
Baca : 4 Alat Deteksi Tsunami Terpasang di Pesisir Selatan Jateng, Tapi Ada yang RusakDi sisi lain, upaya selain fisik tersebut harus ditingkatkan, salah satu yang terpenting adalah penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana.“Selain upaya secara fisik yang ditingkatkan, BPPD dan Pemprov Jateng harus memaksimalkan penyadaran dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman bencana,” papar dia.Salah satu yang bisa dilakukan, kata dia, adalah peningkatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesadaran menghadapi bencana alam pada tahun 2019.“Pelatihan tanggap bencana dan peningkatan jumlah desa tangguh bencana harus dilakukan secara cepat,” pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Bencana alam melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk bencana gempa dan tsunami yang datang secara bertubi-tubi. Oleh karenanya, Pemprov Jateng juga didesak melakukan mitigasi bencana secara komprehensif.
Pasalnya, wilayah Jawa Tengah merupakan gudangnya bencana alam. Sebagai kerawanan bencana ada di provinsi ini, mulai dari banjir, longosor, puting beliung, hingga potensi terjadinya tsunami di wilayah selatan Jateng.
Berdasarkan perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2018 ini, sejumlah wilayah di Jateng masuk kategori kelas risiko tinggi bencana. Beberapa daerah itu adalah Cilacap dan Purworejo, yang menempati urutan pertama dan kedua dari 35 kabupaten/kota di Jateng.
Selain itu, Purworejo juga menempati urutan ke 18 dari 496 kabupaten/kota se-Indonesia dengan skor 215 dan masuk kategori kelas risiko tinggi.
Desakan itu muncul dari Anggota Komisi E DPRD Jateng, Jamaluddin, Senin (31/12/2018).
“Belajar dari peristiwa tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu, sudah semestinya pemerintah mengantisipasi bencana, melakukan langkah mitigasi secara komprehensif,” katanya.
Hal itu wajib dilakukan mengingat berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jateng yang disebut supermarket bencana ini diprediksi akan bencana hidrometereologi. Yakni banjir, longsor, dan puting beliung yang mendominasi di Jateng pada tahun 2019.
“Kondisi di Jawa Tengah dikepung potensi bencana sehingga masyarakat harus waspada. Sebagai contoh, wilayah selatan Jawa Tengah rawan gempa bumi dan berpotensi tsunami. Sedangkan, wilayah tengah rawan longsor dan utara rawan banjir rob,” kata politikus PKS ini.
Dengan prediksi puncak musim hujan terjadi pada Januari-Februari 2019, Jamal menekankan perlunya langkah mitigasi bencana secara komprehensif harus terus di upayakan oleh Pemprov Jateng.
“Di antara upaya untuk mengurangi risiko bencana ini di antaranya, pemasangan alat pendeteksi bencana atau early warning system (EWS), pembuatan bangunan tahan gempa harus di maksimalkan di daerah-daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, gelombang tsunami dan sebagainya,”ungkap dia.
Baca : 4 Alat Deteksi Tsunami Terpasang di Pesisir Selatan Jateng, Tapi Ada yang Rusak
Di sisi lain, upaya selain fisik tersebut harus ditingkatkan, salah satu yang terpenting adalah penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana.
“Selain upaya secara fisik yang ditingkatkan, BPPD dan Pemprov Jateng harus memaksimalkan penyadaran dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman bencana,” papar dia.
Salah satu yang bisa dilakukan, kata dia, adalah peningkatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesadaran menghadapi bencana alam pada tahun 2019.
“Pelatihan tanggap bencana dan peningkatan jumlah desa tangguh bencana harus dilakukan secara cepat,” pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
