Persetujuan ini dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (18/2/2019) yang dipimpin Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.
"DPRD Jateng menetapkan kesatu, menyetujui Raperda RPJMD tahun 2018-2023 untuk ditetapkan menjadi Perda provinsi Jawa Tengah. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Jateng untuk dapat ditetapkan menjadi Perda," katanya dalam sidang paripurna.
Dalam RPJMD ini ada yang baru. Yakni tentang dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA swasta.
Jika tahun 2019 setiap siswa SMA/SMK/SLB hanya mendapatkan Rp 150 ribu per siswa, maka nantinya akan disamakan dengan nilai Bosda SMA negeri. Yakni sebesar Rp 1 juta untuk tiap siswa.
Namun untuk mencapai nilai Rp 1 juta itu akan dilakukan secara bertahap. Yakni mulai dari 2020 sebesar Rp 500 ribu/siswa, kemudian naik pada 2021 menjadi Rp 750 ribu/siswa dan pada 2022-2023 menjadi Rp 1 juta.
Pansus RPJMD DPRD Jateng juga menyepakati Bosda juga diberikan kepada siswa Madrasal Aliyah (MA) di seluruh Jateng. Nilainya sebesar Rp 500 ribu yang dimulai pada tahun 2020.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Jateng, Abdul Aziz menyebut, Raperda RPJMD 2018-2023 mempunyai posisi sangat strategis. Karena menjadi dokumen penting perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menentukan arah pembangunan Jateng lima tahun ke depan." Maka, Pansus dalam pembahasannya senantiasa membangun rasa optimisme dalam menentukan target pembangunan. Secara substansif, Pansus sangat memberikan dukungan terhadap visi-misi dan program yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng,” katanya.Beberpaa program yang masuk dalam RPJMD di antaranya sekolah tanpa sekat, reformasi birokrasi RTLH, penguatan BUMDes, asuransi gagal panen, transportasi masal, bantuan sekolah swasta, ponpes dan madrasah. Ini menurutnya adalah program - program unggulan yang memiliki orientasi konkret bagi kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat.Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, setelah perda tersebut disetujui oleh DPRD Jateng, proses selanjutnya adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Evaluasi dari Kemendagri akan menyempurnakan penyusunan Raperda ini. Sehingga tuntas dalam aspek substansi dan aspek formalnya," pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Semarang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng tahun 2018-2023 telah disetujui DPRD Jateng menjadi sebuah peraturan daerah (perda).
Persetujuan ini dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (18/2/2019) yang dipimpin Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.
"DPRD Jateng menetapkan kesatu, menyetujui Raperda RPJMD tahun 2018-2023 untuk ditetapkan menjadi Perda provinsi Jawa Tengah. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Jateng untuk dapat ditetapkan menjadi Perda," katanya dalam sidang paripurna.
Dalam RPJMD ini ada yang baru. Yakni tentang dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA swasta.
Jika tahun 2019 setiap siswa SMA/SMK/SLB hanya mendapatkan Rp 150 ribu per siswa, maka nantinya akan disamakan dengan nilai Bosda SMA negeri. Yakni sebesar Rp 1 juta untuk tiap siswa.
Namun untuk mencapai nilai Rp 1 juta itu akan dilakukan secara bertahap. Yakni mulai dari 2020 sebesar Rp 500 ribu/siswa, kemudian naik pada 2021 menjadi Rp 750 ribu/siswa dan pada 2022-2023 menjadi Rp 1 juta.
Pansus RPJMD DPRD Jateng juga menyepakati Bosda juga diberikan kepada siswa Madrasal Aliyah (MA) di seluruh Jateng. Nilainya sebesar Rp 500 ribu yang dimulai pada tahun 2020.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Jateng, Abdul Aziz menyebut, Raperda RPJMD 2018-2023 mempunyai posisi sangat strategis. Karena menjadi dokumen penting perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menentukan arah pembangunan Jateng lima tahun ke depan.
" Maka, Pansus dalam pembahasannya senantiasa membangun rasa optimisme dalam menentukan target pembangunan. Secara substansif, Pansus sangat memberikan dukungan terhadap visi-misi dan program yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng,” katanya.
Beberpaa program yang masuk dalam RPJMD di antaranya sekolah tanpa sekat, reformasi birokrasi RTLH, penguatan BUMDes, asuransi gagal panen, transportasi masal, bantuan sekolah swasta, ponpes dan madrasah. Ini menurutnya adalah program - program unggulan yang memiliki orientasi konkret bagi kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, setelah perda tersebut disetujui oleh DPRD Jateng, proses selanjutnya adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Evaluasi dari Kemendagri akan menyempurnakan penyusunan Raperda ini. Sehingga tuntas dalam aspek substansi dan aspek formalnya," pungkasnya.
Editor : Ali Muntoha
