Termasuk di antaranya menekan angka kebocoran dari berbagai potensi pendapatan daerah. Terutama di sektor pajak, yang diindikasi baru 20 persen yang tergarap dari potensi yang ada.
Pengawalan itu dilakukan oleh Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution. Bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Adlinsyah Malik memberi pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Jateng, Jumat (22/2/2019).
Adliansyah menyebut, pihaknya menduga dari empat potensi sektor pajak utama, saat ini baru 20 persen yang telah tergarap. Empat sektor itu yakni pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir.
"Prinsipnya, kita ingin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk, baru 20 persen," kata Adlinsyah.
Ia menyebut, untuk melakukan optimalisasi di empat sektor pajak itu, harus dilakukan otomatisasi. Yakni penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak. Selain itu, Adlinsyah juga mendorong seluruh daerah memiliki e-budgeting dan e-planning.
"Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak,” ujarnya.
Ia mencontohkan di Batam. Di daerah itu meski baru memasang 400 alat dalam dua bulan, pendapatannya sudah meningkat empat kali lipat.
Gubernur Ganjar Pranowo juga menyatakan mendukung penuh penggunaan sistem teknologi. Menurutnya, penggunaan sistem
cashless dalam perpajakan, akan memperkecil celah penyimpangan yang bisa dilakukan oleh oknum."Kalau retribusi pasar, kaki lima atau apapun itu dilakukan dengan noncash berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan menggangu bagi yang suka main-main," ujarnya.Saat ini, berbagai layanan online telah diterapkan Oleh Pemprov Jateng. Salah satunya melalui Sakpole, sebuah aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Ganjar berharap, pemerintah kabupaten dan kota di Jateng menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak."Karena potensi pajak di kabupaten/kota sangat besar, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi, hingga parkir. Kalau ini semua penarikannya di otomasi kan luar biasa," bebernya.Selain itu, Ganjar juga menyebut jika tata kelola keuangan di Jateng, baik pemprov maupun kabupaten/kota sudah semakin baik. Ini dibuktikan dengan status A yang diberikan Kementerian PANRB pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng."Kita masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta. Yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan semakin baik, teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada," pungkasnya.(lhr)
Editor : Ali Muntoha
Murianews, Solo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawalan secara khusus kepada bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Tujuannya, untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Termasuk di antaranya menekan angka kebocoran dari berbagai potensi pendapatan daerah. Terutama di sektor pajak, yang diindikasi baru 20 persen yang tergarap dari potensi yang ada.
Pengawalan itu dilakukan oleh Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution. Bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Adlinsyah Malik memberi pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Jateng, Jumat (22/2/2019).
Adliansyah menyebut, pihaknya menduga dari empat potensi sektor pajak utama, saat ini baru 20 persen yang telah tergarap. Empat sektor itu yakni pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir.
"Prinsipnya, kita ingin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk, baru 20 persen," kata Adlinsyah.
Ia menyebut, untuk melakukan optimalisasi di empat sektor pajak itu, harus dilakukan otomatisasi. Yakni penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak. Selain itu, Adlinsyah juga mendorong seluruh daerah memiliki e-budgeting dan e-planning.
"Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak,” ujarnya.
Ia mencontohkan di Batam. Di daerah itu meski baru memasang 400 alat dalam dua bulan, pendapatannya sudah meningkat empat kali lipat.
Gubernur Ganjar Pranowo juga menyatakan mendukung penuh penggunaan sistem teknologi. Menurutnya, penggunaan sistem cashless dalam perpajakan, akan memperkecil celah penyimpangan yang bisa dilakukan oleh oknum.
"Kalau retribusi pasar, kaki lima atau apapun itu dilakukan dengan noncash berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan menggangu bagi yang suka main-main," ujarnya.
Saat ini, berbagai layanan online telah diterapkan Oleh Pemprov Jateng. Salah satunya melalui Sakpole, sebuah aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Ganjar berharap, pemerintah kabupaten dan kota di Jateng menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak.
"Karena potensi pajak di kabupaten/kota sangat besar, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi, hingga parkir. Kalau ini semua penarikannya di otomasi kan luar biasa," bebernya.
Selain itu, Ganjar juga menyebut jika tata kelola keuangan di Jateng, baik pemprov maupun kabupaten/kota sudah semakin baik. Ini dibuktikan dengan status A yang diberikan Kementerian PANRB pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng.
"Kita masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta. Yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan semakin baik, teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada," pungkasnya.(lhr)
Editor : Ali Muntoha
