Pekerja Masuk Kerja di Hari Coblosan, Pengusaha Wajib Bayar Lembur

MURIANEWS.com, Semarang  - Pemerintah menetapkan pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur. Seluruh pengusaha wajib meliburkan karyawannya, untuk memberi kesempatan menggunakan hak pilih. Namun jika ada pekerja/buruh yang tetap masuk kerja, atau memberlakukan pembagian jam kerja maka pengusaha wajib memberikan uang lembur. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Wika Bintang. Menurut dia, ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Pemilu 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemilu 2019 Sebagai Hari Libur Nasional. ”Sehingga jika ada yang masuk kerja, ataupun memberlakukan pembagian jam kerja, harus dibayar juga upah lemburnya. Karena itu merupakan libur nasional,” katanya seperti dilansir AntaraJateng. Menurut dia, surat edaran dari Menaker itu sudah disampaikan ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng untuk diteruskan kepada anggotanya untuk ditaati dan dilaksanakan. Ia juga menyebut, jika ada pengusaha yang melanggar aturan itu, maka pekerja/buruh bisa melaporkan ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat agar bisa ditindaklanjuti. "Kalau ada yang melanggar dan ada aduan masuk, maka pengawas turun. Kalau mau membayar ya selesai, dan kalau tetap tidak mau bayar proses sampai pidana," ujarnya. Kendati demikian, Wika mengungkapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada laporan pengusaha menghalangi pekerjanya untuk menggunakan hak pilih. "Sampai saat ini di Jateng belum ada yang mengadukan terkait hal yang dikenai sanksi pidana itu," katanya. Sanksi pidana jika perusahaan menghalangi pekerjanya memberikan hak pilih itu diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu. Dalam pasal itu disebutkan, ancamam penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta jika dengan sengaja menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.   Penulis: Ali Muntoha Editor: Ali Muntoha Sumber: AntaraJateng