Seluruh Daerah di Jateng Siap Perpanjang PPKM, Pemprov Siapkan Rp 1 Triliun

MURIANEWS, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Seluruh di Jawa Tengah juga dipastikan siap mengikuti kebijakan itu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tidak hanya tiga eks-karesidenan saja (Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya), tetapi 100 persen kabupaten/kota di Jateng siap memperpanjang PPKM.

"Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya," katanya, Jumat (22/1/2021).

Ganjar menegaskan, dukungan dari kabupaten/kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua Kabupaten/Kota akhirnya menerapkan.

"Sekarang saja seluruh kabupaten/kota sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman bupati/walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," ujarnya.

Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.

"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang," jelasnya.

Baca: Kudus Perpanjang Masa PPKM Selama Dua Pekan Mulai 25 JanuariGanjar juga menyatakan, pihaknya tengah melakukan penjajakan anggaran untuk mengantisipasi dampak PPKM. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu."Sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya.Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu."Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," pungkasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha