Gerindra Jateng Minta Pemprov Perbanyak Anggaran APBD di Sektor Pertanian
Murianews
Jumat, 11 Maret 2022 21:57:38
MURIANEWS, Kudus- Pemerintah Provinsi jawa Tengah disebut belum berpihak sepenuhnya pada petani. Hal itu terlihat dari postur anggaran APBD di sektor pertanian yang dinilai jauh lebih kecil daripada anggaran kesehatan maupun pendidikan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, keberpihakan anggaran sudah semestinya dilakukan. Mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jateng adalah petani.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggembar-gemborkan swasembada pangan dan mendorong petani untuk memproduksi bahan pangan. Namun anggaran pada petani tetap saja tak representatif.
Baca juga: Gerindra Jateng Desak Pemerintah Hapus Aturan Karantina Jemaah Umroh, Ini Alasannya"Harusnya ada keberpihakan anggaran pada petani. Soal ketersediaan pupuk, subsidi, hingga upaya menyejahterakan petani di Jateng," ujar Sriyanto, Jumat (11/3/2022).
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini menyebut, tak hanya tingkat provinsi Jateng, postur anggaran di tingkat APBD kabupaten dan APBN untuk petani juga masih kalah jika dibandingkan dengan lainnya.
Maka, khususnya di Jateng, Sriyanto meminta agar Pemprov Jateng berpihak pada petani. Caranya dengan menambah alokasi anggaran terkait pertanian.
"Pertanian merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan jumlahnya besar. Kalau perlu anggaran APBN dan APBD juga diarahkan ke sana," tutur Sriyanto.
"Pertanian merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan jumlahnya besar. Kalau perlu anggaran APBN dan APBD juga diarahkan ke sana," tutur Sriyanto.Subsidi untuk petani tersebut bisa saja dalam bentuk ketersediaan pupuk yang lebih murah, jaminan tanaman dari bencana alam, hingga dorongan alat-alat untuk modernisasi pertanian.Selanjutnya ia juga mengkritisi keberadaan Kartu Tani yang dinilai kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Menurutnya, pembuatan Kartu Tani akan tidak terasa manfaatnya jika petani kesulitan mendapatkan pupuk.Ditambahkan, ada atau tidaknya Kartu Tani yang terpenting adalah keberpihakan dari sektor anggaran. Penulis: Dani AgusEditor: Dani Agus
[caption id="attachment_277542" align="alignleft" width="1890"]

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Sriyanto Saputro[/caption]
MURIANEWS, Kudus- Pemerintah Provinsi jawa Tengah disebut belum berpihak sepenuhnya pada petani. Hal itu terlihat dari postur anggaran APBD di sektor pertanian yang dinilai jauh lebih kecil daripada anggaran kesehatan maupun pendidikan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, keberpihakan anggaran sudah semestinya dilakukan. Mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jateng adalah petani.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggembar-gemborkan swasembada pangan dan mendorong petani untuk memproduksi bahan pangan. Namun anggaran pada petani tetap saja tak representatif.
Baca juga: Gerindra Jateng Desak Pemerintah Hapus Aturan Karantina Jemaah Umroh, Ini Alasannya
"Harusnya ada keberpihakan anggaran pada petani. Soal ketersediaan pupuk, subsidi, hingga upaya menyejahterakan petani di Jateng," ujar Sriyanto, Jumat (11/3/2022).
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini menyebut, tak hanya tingkat provinsi Jateng, postur anggaran di tingkat APBD kabupaten dan APBN untuk petani juga masih kalah jika dibandingkan dengan lainnya.
Maka, khususnya di Jateng, Sriyanto meminta agar Pemprov Jateng berpihak pada petani. Caranya dengan menambah alokasi anggaran terkait pertanian.
"Pertanian merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan jumlahnya besar. Kalau perlu anggaran APBN dan APBD juga diarahkan ke sana," tutur Sriyanto.
Subsidi untuk petani tersebut bisa saja dalam bentuk ketersediaan pupuk yang lebih murah, jaminan tanaman dari bencana alam, hingga dorongan alat-alat untuk modernisasi pertanian.
Selanjutnya ia juga mengkritisi keberadaan Kartu Tani yang dinilai kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Menurutnya, pembuatan Kartu Tani akan tidak terasa manfaatnya jika petani kesulitan mendapatkan pupuk.
Ditambahkan, ada atau tidaknya Kartu Tani yang terpenting adalah keberpihakan dari sektor anggaran.
Penulis: Dani Agus
Editor: Dani Agus